Wawancara Al Jazeera dengan Aktivis Parvez Imroz Tentang Kashmir Terkini

Kashmir, 8 Dzulhijjah 1437/10 September 2016 (MINA) – Jammu dan Kashmir yang diduduki oleh India telah tenggelam dalam kekacauan sejak tanggal 8 Juli 2016, setelah komandan pejuang Burhan Wani yang pro-kemerdekaan dibunuh oleh pasukan keamanan India.

Sedikitnya 75 orang telah tewas dan lebih 10.000 terluka dalam kerusuhan selama 60 hari yang hingga kini terus berlanjut. Ada ratusan warga yang menderita cedera mata serius karena terkena peluru pelet yang ditembakkan oleh petugas keamanan India.

Penggunaan senjata airgun oleh pasukan India dalam meredam massa demonstran warga Muslim Kashmir telah menuai kritikan dari berbagai pihak lokal maupun internasional, karena dianggap menggunakan kekuatan yang berlebihan terhadap para pengunjuk rasa.

Sekelompok delegasi dari parlemen di New Delhi yang datang mengunjungi wilayah sengketa itu, harus kembali tanpa ada terobosan yang berarti.

Berikut adalah wawancara wartawan Al Jazeera Majid Maqbool dengan Parvez Imroz, seorang aktivis HAM terkemuka di lembah Kashmir dan presiden pendiri Koalisi Masyarakat Sipil Jammu dan Kashmir (JKCCS).

Lembaga yang dipimpin Imroz bergerak di bidang advokasi untuk memberikan bantuan hukum terhadap korban-korban sipil di Jammu dan Kashmir.

Berikut ini adalah kutipan wawancara yang dirilis di Al Jazeera pada 7 September 2016 yang dikutip MINA (Mi’raj Islamic News Agency):

Al Jazeera: Bagaimana Anda melihat penanganan pemerintah negara bagian Jammu dan Kashmir terhadap protes luas di Kashmir setelah pembunuhan komandan Hizbul Mujahidin, Burhan Wani?

Imroz: Semuanya dikendalikan oleh polisi dan Pasukan Polisi Cadangan Pusat (CRPF) [pasukan paramiliter] di jalan-jalan Kashmir. Pemerintah negara bagian terlihat dikucilkan (oleh rakyat), karena memanggil lebih banyak tentara Pasukan Keamanan Perbatasan (BSF).

Pemerintah negara tampaknya tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Jumlah kematian dan orang-orang terluka oleh peluru pellet terus meningkat.

Ini adalah tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri dan Pertahanan India yang mengendalikan hal-hal di sini dan memerintahkan semua tembakan.

Al Jazeera: Bagaimana Anda melihat peran Ketua Menteri Jammu dan Kashmir, Mehbooba Mufti?

Imroz: Pemberontakan dan protes luas warga sipil muncul berada di luar perkiraan pemerintah di sini. Setelah pemberontakan 2010, dengan berlalunya waktu, kemarahan kembali intensif. Dan pemberontakan kali ini tak terduga.

Satu-satunya ketakutan pemerintah India adalah bahwa mereka tidak pernah ingin warga keluar dalam jumlah besar di jalan-jalan di Kashmir, seperti yang mereka lakukan pada tahun 2008 dan 2010. Tapi itu terjadi lagi.

Para politisi yang berkuasa dan partai oposisi juga membuat pernyataan yang kontradiktif, yang lebih lanjut merusak kredibilitas mereka di antara orang-orang di Kashmir.

Al Jazeera: Apakah pemberontakan saat ini berbeda dari protes massa pada 2008 dan 2010?

Imroz: Hal ini dapat dilihat sebagai kelanjutan dari pemberontakan 2008 dan 2010. Sekitar 600.000 tentara tidak berada di sini untuk melawan beberapa ratus gerilyawan, tapi untuk mengontrol populasi.

Pemerintah koalisi dari Partai Rakyat Demokrat-Partai Bharatiya Janata (PDP-BJP) telah menyerang di sini karena berkuasa, dengan agenda seperti mengusulkan Sainik (tentara) penjajah, kota-kota terpisah bagi (pengungsi) Kashmir Pandit, dan lain-lain.

Orang di sini curiga bahwa partai PDP lokal masuk koalisi dengan nasionalis BJP Hindu telah memutuskan untuk maju dengan rencana dan kebijakan mereka yang memecah belah.

Juga, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah BJP terhadap minoritas di tempat lain, termasuk kepada Muslim, sangat membebani pikiran orang-orang di sini.

KASHMIR-300x200.jpg" alt="Bentrokan warga Muslim Kashmir dengan pasukan keamanan pendudukan India. (Foto: dok. Greater Kashmir)" width="381" height="254" /> Bentrokan warga Muslim Kashmir dengan pasukan keamanan pendudukan India. (Foto: dok. Greater Kashmir)

Al Jazeera: Apakah Anda pikir perpanjangan jam malam, gertakan memutus layanan mobile dan internet serta pembatasan lainnya yang diberlakukan oleh pemerintah semakin membuat warga marah?

Imroz: Semakin pembatasan diterapkan, tentara dan pasukan paramiliter lainnya terus ditambah, itu adalah cara keberhasilan perjuangan rakyat di sini.

Pemerintah tidak benar-benar tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana mengontrol protes massa.

Negara telah menjadi lebih keras, menembakkan peluru dan pelet pada orang-orang yang tidak bersenjata. Tapi, meskipun semua ini menggunakan kekuatan, rakyat mengorganisir aksi protes ini dengan baik, yang tidak terjadi di awal 1990-an yang lebih dari ledakan emosi saat itu.

Dan banyak pemuda yang kini di jalanan belum terlihat ketakutan oleh teror yang ditanamkan oleh pasukan pemerintah seperti di awal 1990-an. Sekarang unsur ketakutan telah hilang.

Al Jazeera: Apa yang Anda pikirkan setelah melihat respon pemerintah terhadap protes?

Imroz: Pasukan India di sini telah menyadari bahwa mereka bekerja di wilayah tempat orang memusuhi mereka dan mereka dipandang sebagai pasukan pendudukan (penjajah).

Dan tidak ada pertanggungjawaban bagi mereka ketika mereka terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di sini.

Sebaliknya, mereka yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan pembunuhan di Kashmir telah diberi penghargaan oleh negara.

Al Jazeera: CRPF (pasukan para militer) baru-baru ini diperingatkan oleh Pengadilan Tinggi bahwa akan ada lebih banyak kematian jika senjata pelet dilarang. Apakah Anda berpikir penggunaan senjata pelet di Kashmir harus benar-benar berhenti?

Imroz: Ini bukan logika untuk mengatakan bahwa jika mereka tidak menggunakan senjata pelet, akan ada lebih banyak kematian. Logika macam apa itu? Itu tidak dapat diterima.

Jumlah cedera adalah lebih dari 8.000 orang sampai sekarang dan jumlah mereka meningkat dari hari ke hari. Dan orang-orang ini lumpuh dan tidak akan pernah pulih sempurna lagi.

JKCCS kami telah mendokumentasikan kasus penyiksaan sebelumnya dan orang luka-luka. Banyak dari orang-orang ini kemudian meniggal, menyerah pada luka-luka mereka.

Saya tahu, banyak orang disiksa, yang setelah lima atau enam tahun pengobatan kemudian meninggal setelah melalui perawatan yang menyakitkan dan tidak berhasil selama bertahun-tahun.

Lebih penting lagi, bahkan senjata yang tidak mematikan dapat dibuat menjadi senjata mematikan, tergantung pada orang yang menggunakannya. CRPF dan polisi tidak menahan diri saat menggunakan senjata-senjata yang seharusnya tidak mematikan terhadap para demonstran yang tidak bersenjata.

Baru-baru ini, gambar dari seorang anak Suriah yang terluka dan berdarah-darah mengejutkan seluruh Eropa. Tapi ketika Kashmir gadis 14 tahun, Insya Malik, dibutakan di kedua matanya oleh peluru pelet, itu tidak menggetarkan hati nurani rakyat dan masyarakat sipil di India.

Al Jazeera: Apa yang harus diharapkan dari kunjungan tim OHCHR untuk menilai situasi hak asasi manusia di Kashmir, jika mereka diizinkan berkunjung oleh pemerintah India?

Imroz: Orang-orang dan pemerintah di negara-negara lain tahu tentang cara-cara yang tidak demokratis di negara bagian Kashmir di India.

Citra negara bagian India ini yang mendunia menunjukkan negara tidak demokratis.

Sartaj Aziz (Penasehat Perdana Menteri Pakistan urusan Luar Negeri) telah menyambut OHCHR ke Pakistan. Namun, India telah menolak memberi mereka akses ke Kashmir. Sebelumnya India juga tidak memungkinkan pelapor khusus tentang penghilangan paksa dan penyiksaan untuk mengunjungi Kashmir.

Di sisi lain, Pakistan telah memungkinkan mereka (PBB) mendapat akses.

Pada tahun 2008, Uni Eropa mengeluarkan resolusi ketika kuburan massal ditemukan di Kashmir, tetapi pemerintah India menolak itu.

Pemerintah India terobsesi dengan kedaulatan. Mereka merasa bahkan kata “Kashmir” tidak bisa dibahas.

Saya pikir India tidak akan membiarkan tim OHCHR mengunjungi Kashmir karena akan lebih membuat masalah Kashmir menjadi internasional.

Bahkan kehadiran Komite Palang Merah Internasional (ICRC) di Kashmir terbatas hanya mengunjungi pusat penahanan beberapa kali, dan hanya itu. Mereka tidak bisa bekerja tentang isu-isu penghilangan, penyiksaan dan orang hilang di sini.

Di negara lain, ICRC bahkan telah menggali kuburan massal, tetapi mereka tidak diperbolehkan untuk bekerja pada isu-isu tersebut di Kashmir.

Al Jazeera: Bagaimana Anda melihat situasi yang muncul dari sini?

Imroz: Penggunaan kekuatan pasukan terhadap demonstran kemungkinan akan berlanjut. Tapi satu hal yang pasti, pemberontakan ini telah memberikan dimensi baru bagi perlawanan di Kashmir.

Generasi muda benar-benar mengendalikan sesuatunya di jalanan.

Pada 1990, bahkan sampai awal tahun 2000, sebagian orang di sini akan pergi dan terbuka berbicara kepada pemerintah India atas nama rakyat, tapi itu tidak bisa terjadi sekarang, karena rakyat di sini telah menyadari tidak ada (hasil) yang keluar dari pembicaraan ini.

Tapi masih harus dilihat bagaimana orang-orang muda yang memimpin protes akan mengatur diri mereka sendiri dan memimpin perjuangan di masa depan. (P001/P4)

Sumber: Al Jazeera

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)