Zakir Naik Dapat Perlindungan di Malaysia

 

Di saat Badan Keamanan Nasional India menetapkan pengkhotbah ternama Zakir Naik sebagai buronan, kemunculannya ke muka publik menjadi satu hal yang sangat langka.

Baru-baru ini, Zakir Naik muncul di Masjid Putrajaya di ibu kota administrasi Malaysia, tempat perdana menteri dan anggota kabinetnya sering beribadah. Ia didampingi oleh seorang pengawal.

Naik yang dilarang di Inggris, telah diberi tempat tinggal tetap di Malaysia. Saat itu ia dipeluk oleh pejabat tinggi pemerintah.

Pengamat melihat kehadiran Naik di Malaysia sebagai tanda lain adanya dukungan tingkat tinggi terhadap pria yang telah mengislamkan banyak orang tersebut.

Dukungan untuk Islam yang lebih terpolitik telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Najib Razak, terutama setelah dia kehilangan suara terbanyak dalam pemilihan umum 2013.

Sejak saat itu, partai UMNO yang berkuasa yang dipimpinnya, telah berusaha untuk menyesuaikan basis etnis Melayu Muslim yang semakin konservatif. Agama telah menjadi medan pertempuran menjelang pemilihan perdana menteri pada pertengahan 2018.

Naik adalah seorang dokter medis berusia 52 tahun. Ia telah menimbulkan kontroversi dengan merek “puritan Islam”.

Menurut media, ia merekomendasikan hukuman mati bagi homoseksual dan orang-orang yang murtad dari Islam. Sebuah video YouTube menunjukkan Naik yang mengatakan bahwa jika Osama bin Laden “telah meneror Amerika sebagai teroris, teroris terbesar, saya bersamanya.”

Akhir Oktober 2017, agen kontra-terorisme India menyiapkan tuntutan terhadap Naik, dengan tuduhan bahwa dia telah mempromosikan permusuhan dan kebencian di antara berbagai kelompok agama di India melalui pidato publik dan ceramah.

Sementara di Bangladesh, saluran Peace TV miliknya ditutup. Beberapa laporan media mengklaim bahwa pengebom sebuah kafe di Dhaka yang menewaskan 22 orang tahun lalu adalah pengagumnya. Serangan di ibu kota Bangladesh tersebut diakui oleh kelompok Islamic State (ISIS) sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Rashaad Ali, seorang pengamat dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) di Singapura mengatakan, pemerintah Malaysia mengakomodasi Naik karena dia menjadi tokoh yang cukup populer di kalangan orang Melayu dan mengabaikan aspek kontroversialnya.

“Jika pemerintah menendangnya ke luar negeri, itu menyebabkan mereka kehilangan kredibilitas agama di mata publik,” katanya.

Pada Selasa, 31 Oktober 2017, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan kepada parlemen, Naik yang memperoleh tempat tinggal permanen lima tahun, tidak diberi “perlakuan istimewa”.

“Selama waktu yang dihabiskan di negara ini, dia belum melanggar undang-undang atau peraturan apa pun. Karena itu, tidak ada alasan dari sudut pandang hukum untuk menangkap atau menahannya,” kata Zahid.

Namun, pemerintah Malaysia belum menerima permintaan resmi ekstradisi dari India terkait tuduhan terorisme yang melibatkannya.

Zahid dan Perdana Menteri Malaysia telah mengunggah foto di Facebook. Foto itu menunjukkan pertemuan mereka dengan Naik tahun lalu di Malaysia.

Sekelompok aktivis Malaysia telah mengajukan tuntutan di Pengadilan Tinggi untuk mendeportasi Naik. Kelompok itu mengatakan bahwa Naik adalah ancaman bagi perdamaian publik di masyarakat multi-rasial negara itu, sebab sekitar 40 persen penduduk Malaysia adalah non-Muslim.

Kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka tidak sadar bahwa Naik telah pergi ke Masjid Putrajaya atau di mana dia berada di Malaysia.

Pejabat di Masjid Putrajaya mengatakan, Naik telah melaksanakan shalat Jumat di sana sekitar sebulan lamanya.

Menurut saksi, Naik juga terlihat di masjid lain, rumah sakit dan restoran di ibu kota administratif Malaysia dalam beberapa bulan terakhir.

Naik sebelumnya telah membantah tuduhan India. Dalam sebuah wawancara dengan sebuah saluran televisi Kuwait pada bulan Mei, dia mengatakan bahwa dia dijadikan sasaran oleh pemerintah nasional Hindu Narendra Modi karena popularitasnya.

Partai Islam Malaysia (PAS) yang telah membela Naik di masa lalu, pada akhir Oktober mendesak pemerintah untuk mengabaikan permintaan ekstradisi India. PAS mengatakan bahwa tuduhan tersebut bertujuan untuk menghalangi pengaruhnya dan menghalangi upaya untuk menyebarkan kesadaran keagamaan di antara masyarakat internasional. (A/RI-1/P1)

Sumber: BD News24

Mi’raj News Agency (MINA)