Korupsi : Apa yang Bisa Kita Pelajari dari Singapura (Oleh : Hasanuddin Mohd Yunus)

Oleh : Hasanuddin Mohd Yunus, Anggota Parlemen untuk Hulu Langkat, Malaysia dan Dewan Direksi Organisasi Parlemen Global Melawan Korupsi (GOPAC)

Reputasi Singapura sebagai negara yang bersih dan tidak korup sudah terkenal.

Republik itu berada di peringkat ketiga dalam Indeks Persepsi Korupsi 2020, meningkat sejak tahun 2019. Menjadi satu-satunya negara Asia yang masuk 10 besar.

Memang, Singapura juga memiliki reputasi yang baik dalam indikator global lainnya, seperti Laporan Korupsi di Asia dari Konsultasi Risiko Politik dan Ekonomi 2019, yang menempatkan Singapura sebagai negara paling tidak korup di kawasan ini sejak 1995.

Menanggapi pencapaian luar biasa Singapura dalam memerangi korupsi, Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB) menimpali bahwa itu hanya berarti mereka harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa sifat tidak korup tetap menjadi bagian dari DNA setiap warga Singapura.

Alhasil, “Coffee Money” (duit kopi) tidak lagi masuk dalam kosakata, apalagi budaya orang Singapura. Warga Singapura tidak akan memberi atau menerima segala bentuk “pelumas sosial” untuk menyelesaikan sesuatu.

Sebaliknya, warga Singapura akan melaporkan, tanpa ragu, setiap kejadian atau bahkan persepsi tentang segala bentuk korupsi di tingkat masyarakat manapun. Selanjutnya, ada ekspektasi dan pertanggungjawaban atas laporan tersebut untuk diinvestigasi dan pelakunya dihukum tegas jika terbukti bersalah.

Tingkat “tidak dapat disuap” ini dicapai karena sikap Singapura yang sungguh-sungguh terhadap akar dari banyak kejahatan manusia ini.

Singapura sangat jelas menyatakan jika hal itu dimaksudkan untuk memberantas korupsi, cara yang paling efektif adalah dengan menghukum orang-orang di atas, dan menjadikannya contoh. Inilah yang dilakukan Singapura.

Sekembalinya dari liburan bersama keluarga dan seorang teman pengusaha, seorang Wakil Menteri segera ditangkap. Dia kemudian didakwa dan masuk penjara untuk semua biaya liburan yang dibayar oleh teman pengusaha itu.

Terkait korupsi, tidak ada wilayah abu-abu untuk Singapura.

PM Singapura Lee Hsien Loong memberikan jaminan bahwa Singapura tidak akan menutupi penyelidikan semacam itu, “bahkan jika itu membuat canggung atau memalukan bagi Pemerintah.”

Pada tahun 2014, bahkan asisten direktur dari CPIB sendiri dituduh menyalahgunakan USD 1,7 juta. Pesannya jelas. Tidak ada yang akan diselamatkan. Tidak akan ada pengecualian.

Warga Singapura percaya bahwa hukum berlaku untuk semua dan bahwa pemerintah akan menegakkan hukum tanpa rasa takut atau bantuan. Dan sikap tajam terhadap korupsi yang dicontohkan oleh para pemimpin Singapura merembes ke semua tingkat pemerintahan dan masyarakat.

Bahkan permainan olahraga favorit bangsa, sepak bola, pun tidak luput. Pada 2013, seorang wasit dan dua asistennya didakwa melakukan korupsi karena menerima “layanan seks gratis” sebagai imbalan untuk mengatur pertandingan Piala Konfederasi Sepak Bola Asia di Singapura. Wasit dijatuhi hukuman enam bulan penjara dan dilarang menjadi wasit seumur hidup.

Faktanya, pada tahun 2001, Asosiasi Sepak Bola Singapura memperkenalkan tes poligraf wajib yang harus dilalui oleh semua pemainnya. Pemain harus menandatangani formulir yang menyetujui tes poligraf yang dapat dilakukan secara acak. Penggunaan tes poligraf untuk pemain merupakan penghalang utama dalam perang melawan pengaturan pertandingan dalam sepak bola di Singapura.

Komisaris Utama Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC), Datuk Seri Azam Baki, berhak mendesak umat Islam di Malaysia untuk membenci korupsi seperti cara mereka memandang rendah babi (“khinzir”). Memang, sebagai negara mayoritas Muslim, Malaysia harus menjadi juara dalam memerangi korupsi dan setidaknya harus memimpin negara-negara lain di Asia dalam memerangi korupsi.

Studi IMF menunjukkan bahwa korupsi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Dengan demikian, Malaysia tidak akan dapat mencapai tujuannya untuk mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan mengentaskan kemiskinan tanpa menghentikan korupsi sejak awal.

Dan seperti contoh di negara tetangga kita Singapura, penuntutan kasus korupsi harus dimulai dari atas. Dan hanya setelah “duit kopi” tidak lagi menjadi bagian dari kosa kata Malaysia, barulah kita sebagai bangsa akan berhasil mencabut setan korupsi dari DNA bangsa kita dan membersihkan kebanggaan dan kehormatan nasional kita. (AT/R7/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)