Jakarta, MINA – Direktur Indonesia for Peace and Humanity (IPH) dr. Sarbini Abdul Murad meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk tidak mengirimkan pasukan perdamaian Indonesia ke Jalur Gaza.
Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menimbulkan persoalan politik dan kemanusiaan baru di tengah konflik Palestina-Israel yang belum berakhir.
“Pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza berisiko dipersepsikan sebagai bagian dari skenario penjajahan baru. Hamas secara tegas menyatakan bahwa kehadiran pasukan asing bersenjata di Gaza merupakan bentuk penjajahan, dan mereka menolak senjata mereka dilucuti,” kata dr. Sarbini dalam program Buka Mata Buka Telinga di Radio Rasil, Ahad (14/12).
Ia menegaskan, meskipun niat Pemerintah Indonesia untuk mengirim pasukan perdamaian dengan target hingga 20.000 personel patut diapresiasi dari sisi kepedulian kemanusiaan, namun langkah tersebut tidak boleh menjadi jebakan geopolitik yang menyeret Indonesia ke dalam skenario Israel-Amerika Serikat.
Baca Juga: Menko Yusril: Kasus Penyadapan Presiden Belum Mengarah ke Makar
“Indonesia harus sangat berhati-hati. Jangan sampai misi perdamaian justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik global yang bertentangan dengan prinsip perjuangan rakyat Palestina,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Prof. Drs. Teuku Rezasyah, MAIR., Ph.D menilai pemerintah perlu membuka dialog publik secara luas terkait rencana pengiriman pasukan tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan DPR RI, khususnya Komisi I, yang memiliki kewenangan dalam fungsi pengawasan kebijakan luar negeri dan pertahanan.
“DPR harus melihat isu ini secara serius. Sampai saat ini belum ada pembahasan resmi di parlemen, padahal dampaknya sangat besar bagi posisi politik luar negeri Indonesia,” kata Prof. Rezasyah.
Baca Juga: Listyo Sigit Ditahan di Mabes Polri, Kasus Penyadapan HP Presiden Prabowo
Menurutnya, Indonesia harus menegaskan bahwa setiap kehadiran di Gaza semata-mata untuk misi kemanusiaan, seperti bantuan medis dan rekonstruksi pascaperang, bukan untuk melucuti senjata kelompok perlawanan Palestina.
Prof. Rezasyah juga mendorong Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan agar lebih proaktif berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Arab, serta jaringan internasional lainnya.
Ia menilai OKI sejauh ini belum menunjukkan peran serius dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel.
“Dalam beberapa kasus, OKI justru terlihat lebih condong ke Israel dibandingkan Iran yang selama ini secara konsisten membela Palestina,” ujarnya.
Sementara itu, sejumlah pendengar Radio Rasil turut menyuarakan aspirasi agar Indonesia tidak mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Mereka menilai, lebih baik pasukan TNI difokuskan untuk membantu penanganan bencana di dalam negeri, seperti banjir dan longsor di Sumatra.
“Misi kemanusiaan Indonesia harus tetap berpihak pada keadilan dan kedaulatan rakyat Palestina, tanpa mengorbankan prinsip politik luar negeri bebas aktif,” pungkas.[]
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: MUI Apresiasi Pencopotan Kapolres Sukoharjo, Terkait Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran
Baca Juga: Aktivis Ilustrasikan Gempa, Rasakan Getaran Bom di Palestina
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport