Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

DPR Bentuk 96 Tim Pengawas untuk Kawal Pelayanan Haji 2026

Widi Kusnadi Editor : Ali Farkhan Tsani - Rabu, 13 Mei 2026 - 16:56 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 - 16:56 WIB

36 Views ㅤ

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang (foto: IG)

Jakarta, MINA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyiapkan sebanyak 96 anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji untuk mengawal penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan pada Rabu (13/5), langkah tersebut dilakukan guna memastikan pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia berjalan optimal, aman, dan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Timwas Haji DPR dijadwalkan bertugas memantau berbagai aspek layanan jamaah, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, hingga kesiapan fasilitas ibadah di Arab Saudi.

DPR menilai pengawasan langsung diperlukan agar berbagai persoalan yang kerap muncul pada musim haji sebelumnya dapat diminimalisasi sejak awal.

Baca Juga: DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Hak Pekerja Diperkuat

Selain melakukan pengawasan, Timwas juga akan menerima laporan dan keluhan jamaah selama pelaksanaan ibadah haji berlangsung. Beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain kepadatan hotel jamaah, kesiapan tenda di Arafah dan Mina, serta distribusi makanan bagi jamaah Indonesia.

DPR menegaskan seluruh temuan di lapangan nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan haji di masa mendatang.

Pemerintah Indonesia tahun ini memberangkatkan ratusan ribu jamaah haji ke Tanah Suci dengan dukungan petugas dari Kementerian Agama, tenaga kesehatan, serta petugas pelayanan haji lainnya.

Penyelenggaraan haji 2026 juga menjadi perhatian khusus karena tingginya suhu di Arab Saudi yang berpotensi memengaruhi kondisi kesehatan jamaah, terutama lanjut usia dan jamaah dengan penyakit bawaan.

Baca Juga: Kemenag Dukung Amil Zakat Profesional dan Bersertifikat

Sebelumnya, DPR beberapa kali menyoroti perlunya peningkatan kualitas layanan haji, khususnya terkait kenyamanan pemondokan, ketepatan distribusi konsumsi, dan kepastian transportasi antar lokasi ibadah.

Pengawasan parlemen dinilai penting untuk memastikan penggunaan anggaran haji berjalan transparan dan pelayanan kepada jamaah tetap menjadi prioritas utama.

Keberadaan Timwas Haji dapat memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji Indonesia yang setiap tahun melibatkan anggaran besar dan jumlah jamaah yang sangat banyak.

Dengan pengawasan yang lebih intensif, diharapkan kualitas pelayanan jamaah Indonesia di Tanah Suci semakin baik dan mampu memberikan rasa aman serta nyaman selama menjalankan rangkaian ibadah haji. []

Baca Juga: Forum Zakat Soroti Perlindungan dan Profesionalisme Amil

Mi’raj News Agency (MINA)

Rekomendasi untuk Anda