AS Tawarkan Hadiah Rp362,6 Miliar untuk Informasi Program Nuklir Iran, Meski Trump Klaim Sudah Dihancurkan

Washington, MINA – Amerika Serikat (AS) menawarkan hadiah hingga sekitar Rp362,6 miliar serta kemungkinan relokasi bagi siapa pun yang memberi informasi tentang program nuklir Iran. Tawaran itu diumumkan Komando Pusat AS (CENTCOM) lewat platform X pada Jumat (6/11).

Hadiah tersebut ditawarkan lewat program Rewards for Justice milik Departemen Luar Negeri AS. Informasi yang dicari mencakup fasilitas, peralatan, dan personel terkait program nuklir Iran, termasuk kalangan ilmuwan. Program ini dibentuk pada 1984 untuk memberi imbalan atas informasi yang melindungi warga dan kepentingan AS.

Dalam pernyataannya, Departemen Luar Negeri AS menyebut ketidakpatuhan Iran terhadap kewajiban pengamanan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) membuat badan itu kehilangan “kesinambungan pengetahuan” atas produksi dan persediaan komponen kunci seperti sentrifus. Washington tidak merinci kriteria informasi yang berhak mendapat hadiah tersebut.

Pengumuman ini muncul meski Presiden Donald Trump berulang kali menyatakan program nuklir Iran telah dihancurkan. Dalam pidatonya di West Palm Beach, Florida, Jumat malam, Trump mengatakan tanpa serangan AS, Iran bisa menggunakan senjata nuklir. Ia juga menyebut Iran sangat ingin mencapai kesepakatan.

Baca Juga: Kandidat Presiden Prancis Janji Tangkap Netanyahu Jika Terpilih

Trump menilai ekonomi dan militer Iran rusak parah setelah sekitar delapan bulan perang. Pekan ini ia mengatakan masih harus menangani satu atau dua target, termasuk kompleks Pickaxe Mountain di Iran tengah yang diduga sebagai situs nuklir. Teheran membantah lokasi itu merupakan fasilitas nuklir.

Di jalur diplomasi, mediator terus berupaya mencegah pecahnya kembali pertempuran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Selasa menyatakan pemerintahnya masih berupaya menyelesaikan krisis lewat dialog. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi Iran atas tawaran hadiah tersebut. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Aktivis HAM Bawa Bukti Dugaan Kejahatan ke ICC, Desak Surat Penangkapan Trump dan Pejabat AS