Aktivis Palestina di DK PBB Serukan Embargo Senjata Israel

New York, MINA – Aktivis Palestina Randa Siniora Atallah menyerukan kepada negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB (UNSC) di New York untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Israel.

Dalam sesi debat umum, Siniora, anggota UNSC beralasan Israel terlibat dalam kasus-kasus penggunaan senjata yang digunakan untuk pelanggaran hak asasi manusia.

“Pemerintah, perusahaan senjata dan pedagang senjata, harus bertanggung jawab atas pengalihan senjata, dalam situasi di mana mereka memicu konflik,” ujarnya. The Jerussalem Post melaporkan yang dikutip MINA, Ahad (28/10) .

Ia menambahkan, negara-negara anggota DK PBB terus memperdagangkan senjata dan menawarkan dukungan politik kepada Israel, sementara Israel terus mempraktikkan aksi-aksi yang melanggar hukum internasional,” lanjutnya.

Dia merupakan satu dari dua wanita yang memberikan pemaparan pada awal debat tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan. Ia juga merupakan wanita Palestina pertama yang melakukannya.

Siniora Atallah adalah direktur Pusat Perempuan untuk Bantuan Hukum dan Konseling yang berbasis di Palestina.

Dia diundang untuk memberikan presentasi pada debat DK PBB, oleh Bolivia yang memegang kepresidenan UNSC bergilir bulan ini.

Bolivia juga mengundang Hagai El-Ad, kepala LSM sayap kiri Israel B’Tselem Hagai, untuk memberikan penjelasan singkat kepada dewan awal bulan ini tentang perlakuan Israel terhadap Palestina.

Beberapa pernyataan Siniora membahas penderitaan para wanita Palestina dalam masyarakat mereka. Komentar lainnya adalah tentang perlakuan Israel terhadap wanita Palestina, dan perlunya tindakan DK PBB terhadap Israel, termasuk embargo senjata.

“Kami menyerukan kepada negara-negara untuk berhenti mengekspor senjata ke Israel di mana ada risiko bahwa mereka dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hak-hak internasional dan hukum humaniter,” imbuhnya.

Dia juga meminta Israel untuk mengakhiri pendudukan militernya di Tepi Barat dan perluasan pemukiman, serta berkomitmen pada solusi politik dan segera menghentikan pelanggarannya di bawah hukum internasional.

Debat dibuka oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dengan pidato tentang global tentang diskriminasi terhadap perempuan, khususnya dalam upaya perdamaian. (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)