BEM SI Beri Tenggat Perbaikan Ekonomi, Pemerintah Sebut Butuh Proses Bertahap

Jakarta, MINA – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Tengah memberikan tenggat waktu 18 hari kepada pemerintah untuk menunjukkan langkah nyata dalam memperbaiki kondisi ekonomi nasional.

Menanggapi hal itu, pemerintah menyatakan berbagai persoalan ekonomi memerlukan proses dan tidak dapat diselesaikan secara instan dalam jangka waktu tertentu.

Tuntutan tersebut disampaikan mahasiswa dalam aksi yang menyoroti sejumlah isu ekonomi, mulai dari nilai tukar rupiah, daya beli masyarakat, hingga kesejahteraan rakyat.

BEM SI menilai pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih cepat dan terukur untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini.

Baca Juga: Menko Yusril: Kasus Penyadapan Presiden Belum Mengarah ke Makar

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati kritik dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.

Menurutnya, masukan dari berbagai elemen masyarakat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Namun demikian, Prasetyo menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan ekonomi melibatkan banyak faktor, baik dari dalam negeri maupun kondisi global. Karena itu, pemerintah menilai berbagai program yang telah dijalankan membutuhkan waktu agar dampaknya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Pemerintah saat ini terus mengupayakan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk pengendalian inflasi, penguatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta menjaga daya beli masyarakat.

Baca Juga: Listyo Sigit Ditahan di Mabes Polri, Kasus Penyadapan HP Presiden Prabowo

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah juga berupaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sektor keuangan.

Perbedaan pandangan antara mahasiswa dan pemerintah merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Aspirasi publik yang disampaikan melalui gerakan mahasiswa dapat menjadi masukan bagi pemerintah, sementara komunikasi yang terbuka dan dialog yang konstruktif dinilai penting untuk mencari solusi atas berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi bangsa. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Mantan Kapolri Listyo Sigit dan Dua Jenderal Polri Ditangkap Terkait Penyadapan Nomor Telepon Presiden