Dewan Perdamaian Versi Trump: Mahal, Elitis, dan Sarat Kepentingan

TIDAK semua yang bercorak damai benar-benar membawa ketenangan. Bahkan, ketika Presiden AS Donald Trump meluncurkan sebuah badan internasional yang ia namakan Board of Peace (Dewan Perdamaian) pada Forum Ekonomi Dunia di Davos pekan lalu, dunia justru dibuat garuk kepala.

Di atas kertas, inisiatif ini bertujuan mulia: mengawasi gencatan senjata, membangun kembali Gaza yang hancur, dan menjanjikan perdamaian bagi wilayah yang berlumur konflik. Namun ketika dirunut lebih jauh, banyak yang melihatnya bukan sekadar alat perdamaian, tetapi perkakas diplomatik yang mengandung lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.

Apa Sebenarnya Dewan Perdamaian Itu?
Trump memperkenalkan Board of Peace sebagai sebuah badan antarnegara yang katanya akan mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang sah, dan menciptakan perdamaian berkelanjutan di daerah konflik seperti Gaza.

Badan ini kemudian secara resmi didirikan pada 22 Januari 2026 di Davos, dan Trump menempatkan dirinya sebagai ketua seumur hidup, sebuah jabatan yang jarang ditemukan dalam struktur organisasi internasional manapun.

Menurut piagam yang sudah beredar, Dewan ini awalnya dimandatkan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk membantu pelaksanaan gencatan senjata di Gaza. Tapi, dalam praktiknya, struktur dan cakupannya berubah sehingga banyak negara besar mempertanyakan peranannya.

Kritik utama adalah bahwa Board of Peace tidak sekadar fokus pada Gaza, tetapi bisa berekspansi ke isu global lain. Sudah tentu hal itu membuat banyak pihak cemas badan ini akan menggeser peran PBB.

Siapa yang Mau Gabung dan Siapa yang Menolak?

Dewan Perdamaian mengklaim mengundang sekitar 60 negara dan puluhan lainnya bersedia menjadi anggota pendiri. Negara-negara seperti Arab Saudi, Mesir, Turki, Pakistan, dan Indonesia menjadi bagian awal dari inisiatif tersebut.

Bahkan Presiden Indonesia Prabowo Subianto turut menandatangani piagam pendirian bersama Trump, yang menandai keterlibatan Jakarta dalam badan itu.

Di sisi lain, banyak negara besar, termasuk beberapa sekutu tradisional AS memilih menolak atau menunda bergabung. Prancis, Swedia, Norwegia, dan Denmark dikabarkan tidak akan ikut serta, dengan alasan bahwa dewan ini berada di luar kerangka PBB dan berpotensi melemahkan lembaga internasional yang sudah ada.

Perancis bahkan menolak tawaran tersebut dengan alasan bahwa Board of Peace memiliki kekuasaan yang terlalu luas dan bisa menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menariknya, Israel sendiri, negara yang seharusnya menjadi objek peacekeeping board ini sempat menunjukkan sikap kontradiktif. Penjahat perang Benjamin Netanyahu ikut serta menjadi anggota dewan tersebut.

Bayar Jika Mau Jadi Anggota

Donald Trump bahkan menyodorkan syarat yang cukup kontroversial: kontribusi US$1 miliar (Rp.16,9 Triliun) untuk menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian, sebuah angka yang setara dengan biaya pembangunan besar di banyak negara berkembang.

Tanpa kontribusi tersebut, negara hanya bisa menjadi anggota sementara selama tiga tahun. Ide ini menuai kritik tajam karena dinilai bisa mengubah badan yang katanya perdamaian itu menjadi klub negara kaya yang bisa membeli pengaruh.

Beberapa pengamat internasional memperingatkan bahwa model pembiayaan seperti ini bisa menghasilkan struktur di mana apa yang paling berkuasa secara finansial, bukan yang paling berhak secara moral, yang akan memegang kendali.

Para ahli hubungan internasional mengingatkan bahwa mekanisme ini berpotensi melemahkan proses multilateral yang selama ini menjadi pilar diplomasi global, apalagi jika kemudian keputusan-keputusan strategis tentang masa depan Gaza diambil tanpa suara nyata dari rakyat Palestina sendiri.

Antara Harapan dan Skeptisisme

Respons dari warga Gaza dan para analis global hampir semuanya pesimis. Banyak yang menyuarakan kekhawatiran bahwa Board of Peace lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik luar negeri AS dan Israel ketimbang menunjukkan komitmen nyata pada perdamaian sejati.

Seorang warga Gaza yang diwawancarai media asing mengatakan bahwa tanpa jaminan partisipasi Palestina dalam pengambilan keputusan, badan ini hanya akan menjadi “mandat penjajahan baru yang dikendalikan dari luar Palestina.”

Begitu juga di tingkat diplomatik, banyak negara yang tetap memandang forum multilateral yang sudah ada seperti PBB dan OKI lebih kredibel dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan, bukan sebuah dewan yang dipimpin oleh satu individu yang memiliki agenda politik sendiri.

Akankah Ini Jadi Warisan atau Parodi Sejarah?

Pada akhirnya, Board of Peace mencerminkan paradoks diplomasi abad ke-21: ketika istilah “perdamaian” begitu mudah dipilih sebagai nama proyek ambisius, tetapi bagaimana cara kerja dan struktur badan itu sering menimbulkan lebih banyak keraguan daripada keyakinan.

Kontroversi ini bukan hanya tentang siapa yang ikut atau menolak, tetapi tentang siapa yang menentukan arti perdamaian itu sendiri.

Dalam dunia yang terhubung dan kompleks ini, perdamaian sejati bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan dari meja pertemuan megah di Davos, melainkan sesuatu yang lahir dari dialog nyata, keadilan bagi semua pihak.

Pengakuan terhadap hak serta suara dari bangsa yang terjajah haruslah menjadi prinsip dan semangat dalam mewujudkan perdamaian sejati. Maka dalam forum Dewan Perdamaian ala Trump itu, perdamaian sepertinya hanya akan menjadi ilusi karena terkalahkan oleh ambisi. []

Mi’raj News Agency (MINA)