ADA sebuah ironi besar di Yaman. Negeri yang dihuni bangsa Arab, disatukan oleh bahasa, sejarah, dan ikatan keislaman, justru terus dilanda konflik yang mengoyak persaudaraan.
Perebutan kekuasaan, pertarungan kepentingan politik, dan keterlibatan kekuatan regional telah membuat yaman/">rakyat Yaman menanggung penderitaan berkepanjangan.
Konflik antara kelompok Houthi, pemerintah Yaman yang diakui secara internasional, dan keterlibatan Arab Saudi beserta koalisi pendukungnya menunjukkan bahwa persoalan Yaman bukan sekadar pertarungan untuk menguasai ibu kota, Sanaa.
Di baliknya terdapat persoalan legitimasi politik, perbedaan kepentingan, persaingan pengaruh regional, dan masa depan sebuah bangsa.
Baca Juga: Polisi, Sekejam Itukah?
Namun, ada satu pertanyaan mendasar yang patut diajukan: sampai kapan saudara harus saling berperang untuk memperebutkan kekuasaan, sementara rakyat kehilangan kehidupan yang layak?
Perebutan Kekuasaan, Rakyat Menanggung Derita
Konflik Yaman memiliki akar sejarah yang panjang. Ketegangan politik yang memuncak pada 2014, ketika kelompok Houthi mengambil alih Sanaa, disusul intervensi militer koalisi pimpinan Arab Saudi pada 2015 untuk mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional.
Sejak itu, peperangan berkembang menjadi konflik kompleks yang melibatkan berbagai kelompok domestik serta aktor regional dan internasional.
Baca Juga: Memaknai Bulan Solidaritas Palestina: Ketika November Menjadi Pengingat Kemanusiaan
Serangan Houthi terhadap wilayah Arab Saudi, termasuk serangan menggunakan rudal dan pesawat nirawak, turut memperluas dimensi konflik.
Sebaliknya, operasi militer koalisi yang dipimpin Arab Saudi terhadap sasaran-sasaran di Yaman menambah panjang daftar kehancuran dan penderitaan warga sipil.
Meski intensitas pertempuran berubah dari waktu ke waktu, akar persoalan Yaman belum sepenuhnya terselesaikan. Persaingan kekuasaan masih membayangi upaya membangun pemerintahan nasional yang mampu merangkul seluruh kelompok masyarakat.
Di tengah pertarungan itu, rakyat menjadi pihak yang paling banyak menanggung akibat.
Baca Juga: Ketika Warga Eropa Berdemo, Apa Tuntutan Mereka?
Rumah-rumah hancur, infrastruktur rusak, mata pencaharian hilang, dan jutaan orang menghadapi persoalan pangan, kesehatan, serta pengungsian. Anak-anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. Keluarga-keluarga hidup dalam ketidakpastian, sementara pembangunan negeri berjalan jauh dari potensi yang semestinya dapat diwujudkan.
Padahal, Yaman memiliki sejarah peradaban yang panjang. Negeri ini pernah dikenal melalui peradaban kuno Arabia Selatan, termasuk Kerajaan Saba.
Letak geografisnya juga strategis, berdekatan dengan jalur pelayaran penting yang menghubungkan Laut Merah, Teluk Aden, dan Samudra Hindia.
Sungguh disayangkan apabila negeri dengan kekayaan sejarah dan posisi strategis itu terus terperangkap dalam lingkaran perang.
Baca Juga: Perang Digital atas Masjid Al-Aqsa
Sanaa mungkin diperebutkan oleh berbagai kekuatan, tetapi yang paling membutuhkan perhatian sesungguhnya adalah kehidupan yaman/">rakyat Yaman.
Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan oleh Perang?
Perang selalu memiliki harga yang mahal. Senjata, amunisi, rudal, pesawat tempur, dan sistem pertahanan udara membutuhkan biaya yang sangat besar. Dana yang semestinya dapat digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, jaringan listrik, serta lapangan pekerjaan justru terserap untuk kebutuhan militer.
Dalam konflik berkepanjangan, industri persenjataan dapat memperoleh keuntungan dari kontrak pengadaan senjata dan kebutuhan militer yang terus berulang. Namun, keuntungan tersebut tidak boleh digeneralisasi kepada seluruh pelaku industri pertahanan, dan tidak berarti bahwa setiap pihak yang terlibat dalam konflik mempunyai kepentingan yang sama.
Baca Juga: Rekam Jejak pada Penjajah Israel: Ketika Panggung Borobudur dan Jakarta Dipertaruhkan demi Bocelli
Yang jelas, ada sebuah kenyataan pahit: ketika perang menghancurkan kehidupan, sebagian pelaku ekonomi dapat memperoleh keuntungan dari meningkatnya permintaan persenjataan. Sementara itu, rakyat yang kehilangan rumah dan anggota keluarga tidak memperoleh keuntungan apa pun dari kehancuran tersebut.
Yaman membutuhkan dana untuk membangun kembali negeri, bukan terus-menerus menghabiskannya untuk menghancurkan apa yang masih tersisa.
Arab Saudi dan negara-negara kawasan juga memiliki kepentingan yang sangat besar dalam terciptanya stabilitas. Ketidakamanan di Yaman berpotensi mengganggu perdagangan, pelayaran, investasi, serta keamanan perbatasan.
Dengan demikian, mengakhiri konflik bukanlah bentuk kekalahan bagi pihak mana pun. Justru perdamaian dapat menjadi kemenangan bersama: bagi yaman/">rakyat Yaman, bagi keamanan Arab Saudi, dan bagi stabilitas kawasan Timur Tengah.
Baca Juga: Muhammad adalah Nama Mulia
Al-Qur’an Mengingatkan: Jangan Kehilangan Persaudaraan
Islam memberikan landasan yang kuat untuk menyelesaikan pertikaian antarsesama Muslim. Persaudaraan bukan sekadar slogan yang diucapkan ketika keadaan aman, melainkan amanah yang harus dijaga justru ketika perbedaan dan perselisihan muncul.
Allah berfirman:
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
Baca Juga: Tiga Tahun Thufan Al-Aqsa: Gaza Bertahan, Perlawanan Berlanjut, Solidaritas Dunia Berpihak
“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah seraya berjama’ah, dan janganlah kamu bercerai-berai.” (QS Ali Imran [3]: 103).
Ayat ini mengingatkan umat Islam agar tidak membiarkan perbedaan memecah belah persatuan. Persatuan bukan berarti meniadakan perbedaan pandangan, kepentingan, ataupun pilihan politik. Persatuan berarti memiliki kesediaan untuk menyelesaikan perbedaan tanpa menghancurkan ikatan persaudaraan dan kehidupan bersama.
Dalam konteks Yaman, pesan ini relevan bagi seluruh pihak. Perbedaan mazhab, afiliasi politik, dan orientasi kekuasaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk terus memperpanjang pertumpahan darah.
Allah juga berfirman:
Baca Juga: Siapa Israel Houghton? Musisi yang Dilarang Tampil di Indonesia
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu.” (QS Al-Hujurat [49]: 10).
Ayat ini tidak sekadar menyatakan bahwa orang-orang beriman adalah saudara. Allah juga memberikan perintah untuk mendamaikan mereka ketika terjadi perselisihan.
Artinya, persaudaraan harus melahirkan tindakan nyata. Ketika dua pihak bertikai, kewajiban pihak lain bukan memperkeruh keadaan, melainkan membantu mendamaikan. Ketika pertumpahan darah terjadi, tugas para pemimpin bukan sekadar menghitung kekuatan militer, melainkan mencari jalan untuk menghentikannya.
Baca Juga: Mengapa 5 Oktober Diperingati sebagai Hari Guru Sedunia? Ini Sejarah dan Tantangannya
Pesan ini juga berlaku bagi negara-negara kawasan. Kekuatan politik, ekonomi, dan militer semestinya digunakan untuk membuka jalan perdamaian, bukan memperpanjang pertarungan yang mengorbankan rakyat.
Tentu, persaudaraan tidak berarti membenarkan semua tindakan salah. Pelanggaran terhadap warga sipil harus dihentikan, hak-hak rakyat harus dilindungi, dan pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran serius harus dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme yang adil.
Namun, penegakan keadilan dan rekonsiliasi bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya justru dapat menjadi fondasi bagi perdamaian yang berkelanjutan.
Pertama, Hentikan Eskalasi dan Lindungi Rakyat
Baca Juga: Melemahnya Rial Iran Secara Tajam: Bagaimana WNI Mengantisipasinya?
Langkah paling mendesak adalah mengurangi kekerasan dan mencegah konflik meluas kembali.
Kelompok Houthi, pemerintah Yaman, Arab Saudi, serta seluruh pihak yang memiliki pengaruh terhadap jalannya konflik perlu berkomitmen menghentikan serangan yang mengancam warga sipil dan infrastruktur vital.
Gencatan senjata harus disertai mekanisme pemantauan yang dapat dipercaya, saluran komunikasi untuk mencegah salah perhitungan militer, serta kesepakatan untuk menangani insiden yang berpotensi memicu eskalasi.
Fasilitas kesehatan, sekolah, jaringan air bersih, pelabuhan, dan sarana yang menopang kehidupan masyarakat harus dilindungi sesuai hukum humaniter internasional.
Akses bantuan kemanusiaan juga perlu dijamin tanpa diskriminasi maupun hambatan politik. Bantuan pangan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar harus sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Perdamaian tidak harus menunggu seluruh persoalan politik selesai. Justru, langkah-langkah kemanusiaan dapat membuka ruang bagi perundingan yang lebih luas.
Kedua, Duduk di Meja Perundingan, Bukan di Medan Pertempuran
Persoalan Yaman tidak akan selesai hanya dengan mengalahkan lawan di medan perang. Penguasaan wilayah dapat berubah, tetapi tanpa kesepakatan politik, akar konflik berpotensi melahirkan peperangan baru.
Karena itu, perundingan harus menjadi jalan utama.
Pemerintah Yaman dan kelompok Houthi perlu terlibat dalam proses politik yang serius. Namun, kesepakatan juga harus mempertimbangkan kelompok-kelompok Yaman lainnya, termasuk kekuatan politik di wilayah selatan, masyarakat lokal, perempuan, pemuda, dan unsur masyarakat sipil.
Arab Saudi dan negara-negara yang memiliki pengaruh terhadap pihak-pihak yang bertikai perlu mendukung proses tersebut dengan pendekatan diplomatik.
PBB, OKI dan negara-negara mediator dapat membantu menyediakan forum yang netral, memfasilitasi pembicaraan, serta mengawal pelaksanaan kesepakatan.
Perundingan tidak boleh sekadar menjadi jeda untuk mengumpulkan kekuatan sebelum perang berikutnya. Ia harus menghasilkan kesepakatan yang dapat dilaksanakan dan diawasi.
Para pihak perlu membicarakan isu-isu mendasar, seperti bentuk pemerintahan, pembagian kewenangan, pengelolaan sumber daya, pengaturan keamanan, serta hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
Semua pihak harus bersedia menahan sebagian tuntutannya demi kepentingan yang lebih besar.
Sebab, perdamaian tidak menuntut semua pihak memperoleh seluruh keinginannya, tetapi menuntut setiap pihak bersedia memberikan ruang bagi pihak lain untuk hidup dengan aman dan bermartabat.
Ketiga, Berbagi Kekuasaan dengan Adil
Salah satu persoalan utama dalam konflik politik adalah ketakutan kehilangan kekuasaan. Setiap kelompok merasa harus menguasai pemerintahan agar kepentingannya tidak disingkirkan.
Jika ketakutan ini tidak diatasi, perebutan kekuasaan akan terus berulang.
Yaman membutuhkan tata kelola politik yang memberikan ruang partisipasi kepada berbagai kelompok, tanpa menjadikan kekuatan bersenjata sebagai satu-satunya ukuran legitimasi.
Pembagian kekuasaan bukan berarti membagi jabatan semata-mata berdasarkan jumlah senjata atau wilayah yang dikuasai. Yang dibutuhkan adalah kesepakatan konstitusional yang adil, pemerintahan yang inklusif, lembaga negara yang berfungsi, dan jaminan bahwa hak warga negara dilindungi tanpa diskriminasi.
Berbagai model dapat dibicarakan, termasuk pemerintahan transisi yang disepakati bersama, pembagian kewenangan pusat dan daerah, serta penyelenggaraan pemilu yang kredibel ketika kondisi memungkinkan.
Pengaturan tersebut perlu dirancang dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Yaman dan kenyataan sosial-politik di lapangan.
Kelompok Houthi perlu memperoleh jalan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik melalui mekanisme yang sah. Pada saat yang sama, pemerintah dan kelompok-kelompok Yaman lainnya harus memperoleh jaminan bahwa negara tidak dikuasai secara sepihak oleh satu kekuatan bersenjata.
Perjanjian politik juga harus disertai pengaturan keamanan yang bertahap dan dapat diverifikasi, agar proses perdamaian tidak menjadi kesempatan untuk memperkuat kembali persenjataan.
Kekuasaan adalah amanah untuk melayani rakyat, bukan hak istimewa yang harus dipertahankan dengan mengorbankan rakyat.
Keempat, Alihkan Anggaran Perang untuk Kesejahteraan
Perdamaian tidak akan bertahan lama apabila rakyat tetap hidup dalam kemiskinan, pengangguran, dan ketidakpastian.
Karena itu, penyelesaian konflik harus berjalan beriringan dengan pemulihan ekonomi.
Yaman membutuhkan program pembangunan yang nyata: memperbaiki sekolah, membuka kembali rumah sakit, memulihkan jaringan listrik dan air bersih, membangun jalan, menghidupkan pertanian, serta menciptakan lapangan kerja bagi generasi muda.
Gaji pegawai negeri perlu dibayarkan secara teratur. Layanan publik harus dipulihkan. Pelabuhan dan jalur perdagangan perlu berfungsi untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan kegiatan ekonomi yang sah.
Negara-negara Arab yang memiliki kemampuan ekonomi dapat membantu melalui program rekonstruksi yang transparan dan berorientasi pada kebutuhan rakyat.
Bantuan pembangunan hendaknya tidak dijadikan alat untuk memaksakan kepentingan politik. Pengelolaannya perlu diawasi agar tidak disalahgunakan oleh elite atau kelompok bersenjata.
Pembangunan ekonomi juga harus menjangkau berbagai wilayah, sehingga tidak muncul perasaan bahwa hanya kelompok atau daerah tertentu yang menikmati hasil perdamaian.
Ketika masyarakat memperoleh pekerjaan, anak-anak dapat kembali bersekolah, dan keluarga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kepercayaan terhadap proses perdamaian akan tumbuh.
Sebaliknya, jika kesepakatan politik hanya menguntungkan para elite sementara rakyat tetap menderita, perdamaian akan rapuh.
Kelima, Arab Saudi dan Negara-Negara Arab Perlu Menjadi Jembatan Perdamaian
Arab Saudi memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas Yaman. Kedua negara berbatasan, sementara ketidakamanan di wilayah Yaman dapat menimbulkan ancaman lintas batas.
Namun, keamanan jangka panjang tidak cukup dibangun dengan pertahanan militer.
Perlu ada jaminan yang dapat dipercaya bahwa wilayah Arab Saudi tidak digunakan untuk melancarkan serangan terhadap Yaman dan bahwa wilayah Yaman tidak digunakan untuk menyerang Arab Saudi.
Kesepakatan semacam ini perlu mencakup penghentian serangan lintas batas, pencegahan penyelundupan senjata, mekanisme verifikasi, serta saluran komunikasi untuk menyelesaikan perselisihan.
Arab Saudi juga dapat mendukung dialog politik intra-Yaman, rekonstruksi ekonomi, dan pemulihan hubungan bertetangga.
Negara-negara Arab lainnya, termasuk Oman yang memiliki pengalaman memfasilitasi komunikasi dalam konflik Yaman, dapat membantu membuka ruang perundingan.
Tujuannya bukan menjadikan satu negara sebagai pemenang dan negara lain sebagai pecundang. Tujuannya adalah menciptakan kawasan yang lebih aman, dengan hubungan antarnegara yang dibangun atas dasar penghormatan terhadap kedaulatan, kepentingan yang sah, dan penyelesaian sengketa secara damai.
Kawasan Arab memiliki potensi ekonomi, sumber daya energi, jalur perdagangan, dan posisi strategis yang sangat besar. Potensi itu akan sulit diwujudkan jika energi politik terus terkuras untuk konflik berkepanjangan.
Arab yang kuat bukanlah Arab yang hanya mampu menunjukkan kekuatan senjatanya, melainkan Arab yang mampu menjaga rakyatnya, menyelesaikan pertikaiannya, dan membangun masa depan bersama.
Keenam, Jadikan Persaudaraan sebagai Agenda Politik
Persaudaraan tidak cukup disampaikan melalui pidato atau slogan keagamaan. Ia harus diterjemahkan menjadi kebijakan.
Jika para pemimpin Yaman benar-benar memandang rakyat sebagai saudara, mereka harus menempatkan keselamatan rakyat di atas ambisi mempertahankan kekuasaan.
Jika Arab Saudi dan negara-negara kawasan menghendaki stabilitas, mereka perlu menjadikan diplomasi dan pembangunan sebagai investasi jangka panjang.
Jika masyarakat internasional ingin membantu Yaman, dukungan tersebut harus diarahkan pada perdamaian yang adil, bukan sekadar pada keseimbangan kekuatan yang sewaktu-waktu dapat berubah.
Dalam hal ini, seruan Al-Qur’an untuk berpegang teguh pada tali Allah dan tidak bercerai-berai harus menjadi pedoman bersama.
Allah berfirman:
وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
“Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara.” (QS Ali Imran [3]: 103).
Ayat ini mengingatkan bahwa permusuhan bukanlah takdir yang harus diwariskan selamanya. Hati manusia dapat dipersatukan, dan hubungan yang rusak dapat diperbaiki melalui kesediaan untuk kembali kepada nilai-nilai kebenaran.
Tentu, membangun kepercayaan setelah bertahun-tahun berperang bukan perkara mudah. Ada luka, kehilangan, ketidakpercayaan, dan kepentingan yang saling berbenturan.
Karena itu, rekonsiliasi harus disertai keadilan, pemulihan hak-hak korban, penghentian kekerasan, dan komitmen agar kesalahan masa lalu tidak terulang.
Persaudaraan tidak menghapus tanggung jawab. Persaudaraan memberikan alasan yang lebih kuat untuk menyelesaikan tanggung jawab itu tanpa terus menambah korban.
Penutup: Menangkan Perdamaian, Sejahterakan Rakyat
Yaman tidak membutuhkan perang tanpa akhir. Yaman membutuhkan masa depan.
Sanaa tidak seharusnya menjadi simbol perebutan kekuasaan yang tak kunjung selesai, melainkan pusat pemerintahan yang melayani seluruh rakyat. Aden dan berbagai wilayah lainnya tidak seharusnya terus terjebak dalam persaingan yang menghambat pembangunan.
yaman/">Rakyat Yaman berhak hidup aman, memperoleh pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, bekerja, dan membesarkan anak-anak mereka tanpa dihantui suara ledakan.
Karena itu, sudah saatnya semua pihak mengubah cara pandang. Dari perebutan kekuasaan menuju pembagian tanggung jawab. Dari serangan militer menuju perundingan diplomatik. Dari pengeluaran perang menuju investasi pembangunan. Dari kecurigaan menuju kerja sama yang dapat diverifikasi.
Houthi, pemerintah Yaman, Arab Saudi, dan seluruh pihak yang memiliki pengaruh perlu menyadari bahwa kemenangan terbesar bukanlah ketika lawan berhasil dikalahkan, melainkan ketika rakyat tidak lagi menjadi korban.
Persatuan tidak berarti semua pihak harus memiliki pandangan politik yang sama. Persatuan berarti mereka mampu hidup berdampingan, menyelesaikan perselisihan secara damai, dan bekerja bersama untuk kepentingan bangsa.
Bukankah Al-Qur’an telah mengingatkan bahwa kaum beriman adalah bersaudara dan karena itu harus didamaikan ketika berselisih?
Maka, jangan biarkan perebutan kekuasaan mengalahkan persaudaraan. Jangan biarkan keuntungan senjata mengalahkan kepentingan rakyat. Jangan biarkan konflik regional merampas masa depan generasi Yaman.
Sudah saatnya senjata dibungkam, diplomasi dikedepankan, kekuasaan dibagi secara adil, dan pembangunan dijadikan agenda bersama.
Sebab, negeri yang kuat bukan negeri yang terus berperang, melainkan negeri yang mampu berdamai, menyejahterakan rakyatnya, dan menjaga martabat bangsanya.
Dan kawasan Arab yang kuat bukan kawasan yang sibuk menyaksikan saudaranya runtuh, melainkan kawasan yang mampu saling menguatkan.
Perdamaian Yaman adalah harapan rakyatnya, kepentingan negara-negara tetangganya, dan ujian nyata bagi persaudaraan dunia Arab dan umat Islam. []
Ali Farkhan Tsani, Penulis Redaktur Senior MINA News, Duta Al-Quds Internasional.
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport