Dino Patti Djalal Sebut Penjelasan Menlu Sugiono soal Dewan Perdamaian Gaza Terlalu Abstrak

Jakarta, MINA – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal mengkritik penjelasan Menteri Luar Negeri RI Sugiono terkait keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaz terlalu abstrak dan normatif, padahal isu yang dihadapi sangat kompleks dan sensitif.

Sebelumnya, Menlu Sugiono dalam pernyataan video yang dirilis Jumat (23/1) menyebut bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza sebagai bukti diakuinya peran Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian di Palestina.

Namun, menurut Dino, penjelasan tersebut belum menjawab berbagai pertanyaan mendasar. Ia menilai, sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses negosiasi, Sugiono perlu menyampaikan penjelasan yang lebih konkret dan gamblang kepada publik.

“Terima kasih atas penjelasan @Menlu_RI terkait Dewan Perdamaian, namun saya melihat penjelasan beliau terlalu abstrak dan normatif terhadap persoalan yang kontroversial, sangat rumit, dan pastinya penuh ranjau,” tulis Dino melalui akun X miliknya.

Dino mempertanyakan sejumlah hal krusial, mulai dari hak dan kewajiban Indonesia sebagai anggota dewan, jaminan kesetaraan antarnegara anggota, hingga mekanisme pengambilan keputusan apabila terjadi perbedaan pendapat di internal dewan.

Ia juga menyoroti potensi Dewan Perdamaian Gaza berubah menjadi proyek bisnis Amerika Serikat di Gaza yang mengesampingkan hak-hak rakyat Palestina. Selain itu, Dino mempertanyakan jaminan dewan tersebut benar-benar mengarah pada solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina, mengingat sikap Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu masih jauh dari tujuan tersebut.

Pertanyaan lain yang diajukan Dino antara lain terkait kemungkinan anggota dewan diposisikan sebagai “anak buah” Trump, keikutsertaan Netanyahu dalam dewan, serta absennya perwakilan Palestina dalam struktur tersebut.

Dino juga menyinggung adanya biaya keanggotaan permanen yang disebut mencapai 1 miliar dolar AS, yang menurutnya menimbulkan kesan transaksional dan elitis. Selain itu, ia mempertanyakan status Dewan Perdamaian Gaza sebagai organisasi internasional serta potensi dewan ini menyaingi peran PBB.

“Jika benar Dewan Perdamaian adalah organisasi internasional, apa hubungannya dengan PBB dan apakah tidak akan menyaingi PBB? Apa saja red flags bagi Indonesia yang sejak awal harus menjadi pedoman dalam partisipasi kita?” ujarnya.

Menurut Dino, penjelasan yang rinci dan gamblang terkait bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza merupakan hak publik.

“Rakyat butuh, dan berhak, mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai ini. Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, yang menangani dunia Islam dan Timur Tengah, juga perlu tampil. Ditunggu penjelasan Menlu Sugiono lebih lanjut terhadap butir-butir pertanyaan di atas,” tutup Dino. []

Mi’raj News Agency (MINA)