Direktur INDEF: Rp.110 Triliun Dialokasikan Pemerintah untuk Program JPS

Jakarta, MINA – Rp. 110 triliun dialokasikan pemerintah  untuk program Jaring Pengaman Sosial dalam penanggulangan Covid-19 agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokoknya.

“Apakah program ini telah tepat sasaran?, program ini telah gagal memenuhi tujuannya,” kata Enny Sri Hartati, Direktur  Institute of Development and Financial (INDEF) dalam Diskusi Daring bertajuk “Menakar Program Jaring Pengaman Sosial Pemerintah di Tengah  Pandemi Covid-19, Kamis, (7/5).

“Kegagalan tersebut terjadi karena pemerintah terlambat. Terlambat  mengantisipasi,  terlambat melawan dan terlambat mitigasi pandemi Covid-19, ” ujar Enny.

Hal senada  disampaikan Netty Prasetiyani, Anggota Komisi IX DPR RI yang menilai respon lambat pemerintah ini kemudian menghasilkan banyak dampak sosial di masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, kejahatan, hingga kekerasan.

Selain itu, lanjut Netty,  banyak sengkarut dalam program JPS. “Sengkarut  data penerima bantuan,  bermasalah dalam proses pendistribusiannya, persoalan kebijakan yang berubah-ubah hingga muncul program aneh Kartu Pra Kerja serta program listrik gratis yang ternyata tidak bisa dinikmati masyarakat kelas bawah,” kata Netty.

Soal sengkarut data penerima bantuan disoroti oleh kedua narasumber yang menilai sebagai persoalan koordinasi dan integrasi antar instansi  yang tidak kunjung usai.

“Pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai basis data pembagian bantuan, tetapi kemudian  jajaran RT dan RW  diinstruksikan melakukan pendataan  pembaharuan.

Hasilnya  ada perbedaan data yang menjadi akar permasalahan baru, yaitu data tidak sinkron dan atau data membengkak karena pertambahan jumlah masyarakat kelas bawah sebagai imbas pandemi. Konflik di masyarakat pun terjadi  karena bantuan dinilai tidak tepat sasaran serta jumlah bantuan  yang ada tidak mencukupi kebutuhan,” papar Netty. (R/R3/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)