Gempa Guncang Kepulauan Sangihe, 27 Rumah Rusak dan Peringatan Tsunami Resmi Berakhir

Jakarta, MINA – Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Senin (8/6) menyebabkan puluhan rumah dan sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan. Sementara itu, peringatan dini tsunami yang sempat dikeluarkan telah resmi dicabut oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari melaporkan hingga Senin pukul 12.30 WIB, sebanyak 27 kepala keluarga terdampak, terdiri atas 20 KK di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan tujuh KK di Kabupaten Kepulauan Talaud.

“Selain itu, sebanyak 27 unit rumah mengalami kerusakan. Kerusakan juga terjadi pada dua gereja, satu sekolah, satu rumah dinas guru, serta satu gedung GMIM 76 di Kabupaten Minahasa Utara,” ucapnya di Jakarta.

Gempa yang terjadi pada pukul 06.37 WIB tersebut berpusat di laut pada koordinat 5,79 Lintang Utara dan 125,14 Bujur Timur dengan kedalaman 47 kilometer. Guncangan dirasakan di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kota Manado, dan Kabupaten Minahasa Utara.

Baca Juga: MUI Apresiasi Pencopotan Kapolres Sukoharjo, Terkait Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran

Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, guncangan kuat dirasakan selama sekitar 3 hingga 4 detik dan sempat memicu kepanikan warga. Sementara di Talaud, Manado, dan Minahasa Utara, gempa dirasakan dengan intensitas lemah hingga sedang selama 2 hingga 4 detik.

BNPB menyatakan BPBD di wilayah terdampak telah melakukan pemantauan, pendataan, dan asesmen cepat untuk mengetahui dampak gempa secara menyeluruh. Data kerusakan dan jumlah warga terdampak masih bersifat sementara dan dapat berubah sesuai perkembangan di lapangan.

BNPB bersama pemerintah daerah terus berkoordinasi dalam penanganan darurat, termasuk pendataan kerusakan, pemantauan aktivitas kegempaan, serta sosialisasi kesiapsiagaan kepada masyarakat. Warga diimbau tetap tenang, waspada terhadap potensi gempa susulan, serta hanya mengikuti informasi resmi dari BMKG, BNPB, BPBD, dan pemerintah daerah. ()