Teheran, MINA – Pemerintah Republik Islam Iran dilaporkan telah menyampaikan dokumen proposal baru terkait program nuklirnya kepada pihak Amerika Serikat (AS) melalui perantara Qatar.
Langkah diplomasi ini menjadi upaya terbaru para mediator kawasan dalam meredam potensi bahaya pertempuran yang meluas di kawasan Timur Tengah. Press TV melaporkan, Sabtu (7/11).
Sumber pejabat senior Teheran membenarkan bahwa berkas tersebut saat ini tengah ditinjau oleh pihak Washington. Meski demikian, perundingan substantif tidak akan berjalan otomatis sebelum pihak AS bersedia menyepakati serangkaian tuntutan pokok yang telah diajukan Iran.
Pejabat Keamanan Senior Iran, Mohsen Rezaei, menyampaikan setidaknya ada tujuh prasyarat mutlak yang harus dipenuhi pemerintah AS sebelum pembicaraan resmi dibuka kembali.
Baca Juga: Kandidat Presiden Prancis Janji Tangkap Netanyahu Jika Terpilih
Tuntutan tersebut meliputi pencabutan penuh sanksi ekonomi, pembebasan seluruh aset Iran yang dibekukan di luar negeri, hingga ganti rugi atas kerusakan akibat bentrokan militer.
Teheran juga mempertegas sikap politiknya untuk tetap menutup akses komersial di kawasan vital Selat Hormuz apabila tuntutan mereka diabaikan. Iran menilai pemulihan hak-hak kedaulatan serta kebebasan ekonomi negaranya merupakan fondasi utama sebelum membahas kesepakatan pembatasan nuklir.
Di pihak lain, Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa Washington menyiagakan opsi militer jika diplomasi mengalami jalan buntu. Pihak Gedung Putih juga bersikukuh bahwa isu pembatasan senjata nuklir dan jaminan keamanan kawasan harus dimasukkan dalam tahap awal pembahasan.
Keterlibatan aktif diplomat Qatar dan Oman diyakini bertujuan mempertemukan perbedaan tajam antara tuntutan Teheran dan syarat ketat Washington. Para juru damai berpacu dengan waktu untuk mencegah eskalasi konflik terbuka yang dapat mengancam stabilitas umat Islam di kawasan Teluk.
Apabila diplomasi lewat perantara ini mengalami kegagalan, Iran mengancam akan mengambil tindakan balasan yang jauh lebih tegas. Situasi politik kawasan pun tetap berada dalam titik krusial seiring peninjauan proposal nuklir tersebut oleh otoritas Amerika Serikat. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Aktivis HAM Bawa Bukti Dugaan Kejahatan ke ICC, Desak Surat Penangkapan Trump dan Pejabat AS
















Mina Indonesia
Mina Arabic