Tel Aviv, MINA – Pendudukan Israel menghapus peraturan era Yordania yang melarang penjualan properti di Tepi Barat kepada Yahudi, sebuah langkah yang akan membuka jalan bagi pembelian tanah.
Keputusan ini diusulkan oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz yang telah disetujui oleh Kabinet Keamanan Israel pada Ahad (8/2). Middle East Monitor melaporkan.
Berdasarkan pernyataan resmi yang dikeluarkan setelah pertemuan Kabinet Keamanan, keputusan tersebut bertujuan menghilangkan hambatan yang telah lama ada guna mempercepat pembangunan dan perluasan permukiman.
Kedua menteri juga mengumumkan Kabinet menyetujui pencabutan kerahasiaan catatan tanah Tepi Barat dan mempublikasikannya setelah puluhan tahun pembatasan.
Baca Juga: Kementerian Gaza Serukan Perlindungan Terhadap Perempuan, Korban Tewas Capai 11.900
Kementerian keuangan mengatakan langkah ini akan meningkatkan transparansi dan mempermudah pendaftaran dan pembelian tanah.
Kabinet juga memutuskan untuk mengganti kewenangan izin pembangunan di wilayah pemukiman Hebron, termasuk Masjid Ibrahimi dan situs-situs keagamaan lainnya, dari pemerintah kota Hebron ke Administrasi Sipil militer Israel.
Langkah ini memungkinkan perencanaan tanpa persetujuan Palestina dan memberikan Administrasi Sipil kewenangan penuh di tingkat kota, sebuah langkah yang diperkirakan akan memperluas pos pemukiman di Hebron dan melemahkan Perjanjian Hebron.
Keputusan tersebut juga mencakup pengaktifan kembali komite pembelian lahan yang berhenti bekerja sekitar 20 tahun yang lalu, memungkinkan dimulainya kembali operasi pembelian lahan proaktif di Tepi Barat. []
Baca Juga: Sekitar 145 Pemukim Ekstremis Israel Serbu Masjid Al-Aqsa
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport