Jama’ah Muslimin Desak Indonesia Keluar dari “Board of Peace” Inisiatif Trump

Bogor, MINA – Jama’ah Muslimin (Hizbullah) mendesak pemerintah Indonesia segera menarik diri dari lembaga internasional bernama Board of Peace (BoP), sebuah badan yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Desakan itu disampaikan dalam pernyataan sikap organisasi tersebut terkait eskalasi perang antara Amerika Serikat–Israel dan Iran.

Dalam pernyataan yang dirilis di Bogor, Kamis (5/3) , Jama’ah Muslimin menilai lembaga tersebut tidak layak dipertahankan karena dinilai berada di bawah kendali tokoh-tokoh global yang mereka sebut sebagai aktor konflik dunia.

Fakta tersebut di atas sudah cukup menegaskan bahwa BoP dipimpin oleh tokoh-tokoh kriminal global yang menebar teror dan haus menumpahkan darah.

Dengan demikian, kata Imaam Yakhsyallah Mansur, BoP tidak layak untuk diteruskan keberadaannya karena jelas-jelas mengusung agenda imperialisme global yang tidak saja dioperasikan di Timur Tengah, tetapi juga berbagai belahan dunia.

“Dalam kaitan ini, diserukan kepada Presiden Prabowo untuk sadar atas apa yang sesungguhnya terjadi dan segera bertindak tegas dengan menarik diri dari BoP,” tambahnya.

Board of Peace, kata Imaam Yakhsyallah Mansur dipimpin oleh tokoh-tokoh kriminal global yang menebar teror dan haus menumpahkan darah,” demikian bunyi salah satu poin pernyataan tersebut.

Organisasi itu juga menilai keberadaan lembaga tersebut sarat dengan agenda imperialisme global yang selama ini banyak beroperasi di berbagai kawasan konflik, terutama di Timur Tengah.

Karena itu, Jama’ah Muslimin menyerukan kepada Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, agar segera mengevaluasi keikutsertaan Indonesia dan menarik diri dari organisasi tersebut.

Indonesia sudah terlibat dalam BoP

Indonesia sebelumnya termasuk negara yang diundang bergabung dalam Board of Peace, sebuah organisasi internasional yang diluncurkan pada 2025 atas inisiatif Trump untuk memastiksn stabilisasi dan rekonstruksi pascaperang di Gaza.

Pemerintah Indonesia bahkan ikut menandatangani piagam pendirian lembaga tersebut dan menghadiri pertemuan perdana BoP di Washington pada Februari 2026 sebagai bagian dari komitmen internasional terhadap stabilisasi kawasan dan rekonstruksi Gaza.

Dalam skema organisasi tersebut, negara-negara yang diundang dapat berpartisipasi dalam operasi stabilisasi, rekonstruksi pascakonflik, hingga kontribusi pendanaan internasional. BoP juga dirancang untuk mengoordinasikan program pemulihan Gaza melalui sebuah badan teknokratik yang disebut National Committee for the Administration of Gaza.

Namun, struktur organisasi ini menuai kritik dari sejumlah analis internasional karena kekuasaan yang sangat terpusat pada ketua lembaga, yaitu Donald Trump, yang memegang posisi chairman dengan kewenangan luas dalam menentukan kebijakan organisasi.

Kritik makin menguat di Indonesia

Tekanan agar Indonesia mengevaluasi keterlibatan dalam BoP juga muncul di dalam negeri. Sejumlah kalangan politik dan organisasi keagamaan menilai partisipasi Indonesia dalam lembaga tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, terutama setelah Amerika Serikat melskukan agreei militernya di Timur Tengah.

Pemerintah Indonesia sendiri menyatakan bahwa pembahasan lebih lanjut mengenai Board of Peace untuk sementara dihentikan menyusul eskalasi konflik di kawasan, termasuk perang antara Amerika Serikat – Israel dengan Iran.

Dalam konteks itulah, Jama’ah Muslimin meminta Presiden Prabowo bersikap tegas dengan menarik Indonesia dari keanggotaan lembaga tersebut, sekaligus menjaga posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan perdamaian dan kemerdekaan Palestina. []

Mi’raj News Agency (MINA)