Kejutan, Kunjungan Salah Satu Ketua MUI Ke Israel

Oleh: Illa Kartila – Redaktur Senior Miraj Islamic News Agency/MINA

Sontak publik heboh dan kecaman keras merebak ketika tersiar kabar bahwa salah satu ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Istibsyaroh, berkunjung ke Israel pada pertengahan Januari 2017. Masyarakat meminta konfirmasi penjelasan mengapa kunjungan itu dilaksanakan.

Tak hanya publik, MUI juga mengaku kaget mendapat kabar perihal kunjungan salah satu ketuanya itu dan langkah tersebut dinilainya sangat menyakiti hati para ulama. Pemerintah Indonesia sendiri memberikan dukungan penuh kepada perjuangan bangsa Palestina dalam melawan Zionis.

Maka wajar jika kunjungan Istibsyaroh begitu dikecam banyak pihak karena, pertama, Indonesia tidak pernah berhubungan dengan Israel. Sejak secara de facto Israel menyatakan menjajah Palestina, Indonesia secara gamblang menyatakan tidak akan pernah memiliki hubungan bilateral dengan Israel.

Kunjungan Istibsyaroh juga sangat bertolak belakang dengan sikap MUI yang mendukung kemerdekaan Palestina, sehingga jelas tidak direstui MUI. Menurut Ketua MUI Bidang Luar Negeri, Kyai Muhyidin, wanita itu tidak pernah memberitahu MUI perihal kunjungan ke Israel. Jika dia meminta izin pada MUI, pasti tidak akan lolos sampai bertemu dengan presiden Israel.

Dilansir oleh Kementerain Luar Negeri Israel, anggota MUI Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja tersebut berangkat ke Israel atas inisiatif Australia/Israel and Jewish Affairs Council (AIJAC). Andaikata Istibsyaroh bukan anggota MUI, akankah dia diundang ke Israel?

Kunjungan Istibsyaroh dan anggota enam delegasi muslim Indonesia lainnya itu juga memunculkan harapan akan adanya hubungan diplomatik Indonesia-Israel. Hal itu jelas disampaikan Presiden Israel, Reuven Rivlin bahwa kunjungan mereka dapat membuka jalan hubungan bilateral antara Israel dan Indonesia.

Meski wanita itu mengaku kepada Wakil Sekjen MUI, Nadjamuddin, keberangkatannya ke Israel adalah atas nama pribadi, bukan mewakili MUI dan dia diundang oleh sebuah yayasan di Israel untuk berkunjung ke sana, tetap saja langkah itu dianggap tidak pantas.

Bagaimana mungkin ketika pemerintah RI tidak punya hubungan diplomatik dengan negara Zionis dan rakyat Indonesia mendukung perjuangan rakyat Palestina, dia pergi ke sana dan dalam sesi foto terliahat keakraban dengan Presiden Israel, Reuven Rivlin.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan tujuan kunjungan anggota Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga MUI itu ke Israel. “Sadarilah, kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Kunjungan itu sama dengan menghina pendiri bangsa, menghina Bung Karno, menghina amanat pembukaan UUD 1945.”

Kunjungan ke Israel, katanya, tak akan dipermasalahkan jika tujuannya berziarah. “Kalau sampai ketemu pejabat Israel itu patut diduga ada niat untuk mengakui negara yang tidak kita akui, karena mereka masih menjajah tanah Palestina,” ujar Fahri.

Bukan atas nama MUI

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku belum mengetahui kabar soal pejabat MUI yang berkunjung ke Israel. Namun menurut dia, karena Israel tidak punya hubungan diplomatik dengan RI, maka larangan berkunjung ke Israel hanya berlaku bagi pejabat pemerintahan.
“Kalau orang pergi ke Israel untuk berziarah atau berwisata, ya bisa saja,” kata Wapres sambil menambahkan, setiap tahun sangat banyak orang Indonesia yang berkunjung ke Israel dengan tujuan ke Tanah Suci. Ziarah itu umumnya dilakukan umat Islam yang berkunjung ke Masjid Al-Aqso dan umat Kristen yang berziarah ke Yerussalem.

Kalla mengatakan dia juga pernah berkunjung ke Israel untuk berziarah ke Masjid Al-Aqso. Demikian juga Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pernah berkunjung ke Israel. Tapi kunjungan itu bukan dalam posisi pejabat negara. “Kalau bukan pejabat negara memang tidak dilarang. Namun tentang kunjungan MUI saya belum tahu,” kata Kalla.

Menurut Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Zainut Tauhid Saadi, kunjungan ke Israel itu bukan atas nama organisasi MUI. Namun demikian “MUI dalam waktu dekat akan memanggil Istibsyaroh untuk meminta klarifikasi, karena kepergiannya itu tanpa seizin dan sepengetahuan pimpinan MUI.”

Menurut Zainut, pimpinan MUI sangat menyesalkan kunjungan tersebut karena dinilai telah menyalahi kebijakan organisasi. MUI melarang semua pengurusnya untuk berkunjung ke negara Zionis dengan atau tanpa dalih apa pun. “MUI sebagai salah satu representasi umat Islam Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung perjuangan kemerdekaan Negara Palestina.”

Zainut menegaskan kebijakan tersebut sesuai dengan semangat konstitusi yakni menolak segala macam bentuk penjajahan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Israel, adalah negara agresor dan penjajah yang selama ini berbuat dzalim terhadap rakyat Palestina.

Wakil Sekjen MUI, Nadjamuddin menyebutkan DPP MUI akan segera memanggil Istibsyaroh untuk meminta penjelasan lengkap terkait keberangkatannya ke Israel dan pertemuannya dengan Presiden Israel. “Kalau kunjungan itu memang kesalahan politik atau etika, MUI bisa menyiapkan sidangnya. Kami bisa berhentikan dia dari anggota komisi.”

Menurut dia, tidak masalah berkunjung ke Israel untuk tujuan ziarah ke Masjid Al Aqsa, misalnya. Namun, apabila bertemu dengan pejabat, apalagi Presiden Israel, hal itu bisa melukai masyarakat Palestina. Sebab, Indonesia bersama MUI selama ini mendukung penuh kemerdekaan Palestina dari penjajahan Israel.

Dalam siaran pers yang berjudul “President Rivlin meets Muslim leaders from Indonesia”, Rivlin dilaporkan menerima dengan baik delegasi dari Indonesia. Kepada Istibsyaroh dan delegasi, ia mengatakan bahwa demokrasi di Israel bukan hanya untuk Yahudi, tetapi untuk semua orang.

“Kami tidak punya perang dengan Islam. Sayangnya, ada orang yang menolak ide negara Israel itu sendiri, seperti Iran, Hezbollah, Hamas, secara keras dan jelas menyatakan bahwa tak ada jalan untuk mengakui Israel,” kata Rivlin.

Jangan rusak politik LN RI

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengingatkan MUI agar jangan sampai kunjungan Istibsyaroh itu merusak kebijakan politik luar negeri RI. “Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina secara berdaulat serta melaksanakan boikot terhadap kebijakan atau produk Israel, seperti keputusan pada KTT Luar Biasa OKI di Jakarta, Maret 2016.”

“Keputusan itu dapat berubah, jika Israel mengubah perilakunya terhadap Palestina, mengakui kemerdekaan Palestina dan mengembalikan wilayah yang sudah dirampas,” katanya sambil menambahkan bahwa KTT LB OKI 2016 mengesahkan 23 poin Deklarasi Jakarta, sebagai langkah konkret dari Resolusi KTT-LB OKI ke-5 tentang Palestina dan Al Quds Al Sharif.

Dia menilai perlunya diambil tindakan oleh pimpinan MUI atas kunjungan yang dilakukan oleh salah satu anggotanya itu. “Sebagai umat Islam, saya merasa aneh dan sangat menyayangkan. Saya tidak habis pikir, karena Israel jelas memusuhi Islam, malah ada pengurus MUI yang nota bene merupakan panutan umat Islam, pergi ke Israel.”

Di sisi lain, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy berpendapat, kunjungan yang dilakukan Istibsyaroh adalah pribadi untuk wisata. Karena itu “jangan terlalu dibesar-besarkan. Ibu Istibsyaroh ke sana nggak ada penugasan khusus dari MUI, jadi tidak perlu kita persoalkan, mungkin saja dia sambil kunjungan wisata.”

Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI ini mengenal Istibsyaroh berlatarbelakang peneliti dan dosen, sehingga kunjungannya itu bisa jadi guna penelitian. Terkait pertemuan dengan Presiden Israel, Lukman meyakini tidak ada muatan politis sama sekali. “Jadi menurut saya kalau konteksnya kunjungan wisata dan meneliti enggak jadi masalah.”

Namun, pimpinan MUI tetap sangat menyesalkan kunjungan tersebut karena dinilai telah menyalahi kebijakan organisasi yang melarang semua pengurusnya untuk berkunjung ke negara Zionis dengan dalih apapun.

Apalagi di depan delegasi, Istibsyaroh seperti dikutip Times of Israel, mengaku terhormat bisa berada di Israel sambil menyebutkan, “Indonesia terdiri dari 17.000 pulau, terbang dari satu sisi ke sisi lain memakan waktu 10 jam. Meskipun ada beragam agama, dan budaya yang berbeda, mereka dapat tinggal sebagai satu warga, warga negara Indonesia.” (RS1/P2).

Miraj Islamic News Agency/MINA