Kelompok HAM Uighur Dinominasikan Raih Nobel Perdamaian

Stockholm, MINA – Anggota parlemen dari Kanada dan Norwegia menominasikan World Uyghur Congress (WUC), kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) Uighur internasional, untuk menerima Hadiah Nobel Perdamaian 2023.

WUC diniminasikan atas kontribusinya terhadap hak asasi manusia, dalam menyoroti penindasan China terhadap Muslim Uighur di wilayah Xinjiang. UCA News melaporkan, Jumat (10/3/2023).

Nominasi untuk organisasi berbasis di Jerman itu dikirim ke The Nobel Foundation oleh anggota parlemen Kanada Sameer Zuberi dan Alexis Brunelle-Duceppe, bersama dengan anggota parlemen Norwegia Ane Breivik.

Dalam surat pencalonannya, Brunelle-Duceppe mengatakan, WUC telah memberikan kontribusi penting dalam menarik perhatian internasional terhadap kampanye luar biasa “penindasan fisik, agama, bahasa, dan budaya” yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap komunitas Uighur.

Duceppe lebih lanjut menyatakan, kelompok HAM itu melakukan kegiatan seperti “mengkampanyekan orang-orang yang dihilangkan secara paksa, mengadvokasi pembebasan tahanan politik, dan melindungi hak-hak suaka”.

Dalam pernyataan persnya, Presiden Kongres Uighur Sedunia Dolkun Isa mengatakan, “kerja keras kelompok itu untuk mengakhiri genosida Uighur tidak luput dari perhatian.”

“Nominasi ini bukan hanya sebagai pengakuan atas kerja WUC, tetapi juga sebagai bentuk dukungan bagi masyarakat Uighur secara keseluruhan,” kata Isa.

“Sangat penting bahwa komunitas internasional tidak membiarkan kejahatan yang dilakukan oleh Partai Komunis China (PKC) terhadap Uyghur tidak diketahui dan dilakukan tanpa hukuman,” imbuhnya.

Ia menambahkan, pencalonan itu adalah pesan penting melawan otoritarianisme dan mencerminkan pentingnya mengakhiri genosida Uyghur.

Genosida terhadap Uighur

Sejak 2014, rezim Komunis China telah melancarkan genosida yang sistematis untuk menghancurkan Muslim Uighur dan minoritas lainnya.

Diperkirakan satu juta Muslim, sebagian besar Uighur, ditahan di kamp-kamp penahanan rahasia di Xinjiang.Mereka menghadapi penindasan, termasuk aborsi paksa, sterilisasi paksa, kontrasepsi paksa, pemerkosaan, kerja paksa, penyiksaan, pengasingan, cuci otak, dan pembunuhan.

Liu Pengyu, juru bicara kedutaan China di Washington mengkritik pencalonan kelompok Uighur itu untuk Hadiah Nobel Perdamaian, dengan menuduh bahwa kelompok itu terkait dengan “organisasi teroris,” lapor berita VOA.

“Hadiah ini diharapkan akan berkontribusi pada perdamaian dan pembangunan global, daripada jatuh ke dalam alat politik yang dimiliki oleh beberapa politisi,” kata Pengyu.

Dia lebih lanjut menambahkan bahwa “menominasikan organisasi semacam itu untuk Hadiah Nobel Perdamaian sangat merugikan perdamaian dunia dan merupakan ironi besar dari Hadiah Nobel Perdamaian.”

Namun, Zumretay Arkin, manajer advokasi Kongres Uighur menepis tuduhan hubungan teroris yang dibuat oleh rezim Tiongkok untuk menekan orang Uighur.

“Pemerintah China telah melakukan kebohongan yang sama selama beberapa dekade,” kata Arkin.

Pada tahun 2022, sebuah tim PBB menyelidiki perlakuan China terhadap minoritas Muslim di wilayah Xinjiang dan menemukan bukti penyiksaan dan kekerasan seksual yang “kredibel”, termasuk pemerkosaan di pusat penahanan di wilayah tersebut.

“Penyangkalan Pemerintah terhadap semua tuduhan, serta serangan yang berdasarkan gender dan memalukan terhadap mereka yang datang untuk berbagi pengalaman, telah menambah penghinaan dan penderitaan para penyintas,” kata laporan PBB itu.

Laporan itu menuduh China mungkin melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Uighur, tetapi tidak menggambarkan tindakan itu sebagai genosida.

China dengan tegas membantah semua tuduhan yang diajukan oleh PBB dan kelompok hak asasi manusia lainnya dengan bersikeras bahwa pusat penahanan dan pemasyarakatannya “menjamin penuh bahwa martabat pribadi peserta pelatihan tidak dapat diganggu gugat, dan melarang segala penghinaan atau pelecehan terhadap mereka dengan cara apa pun”. (T/RS2/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)