Krisis Personel Menghantui IDF, Ribuan Tentara Israel Akhiri Kontrak pada 2027

Tel Aviv, MINA – Militer penjajah Zionis Israel atau Israel Defense Forces (IDF) dilaporkan menghadapi ancaman krisis personel serius menjelang 2027, menyusul berakhirnya kontrak ribuan tentaranya secara bersamaan di tengah tekanan perang berkepanjangan di Gaza dan sejumlah front lainnya.

Sejumlah pejabat keamanan Israel baru-baru ini memperingatkan, kondisi tersebut dapat melemahkan kemampuan operasional jangka panjang IDF apabila pemerintah Zionis tidak segera mengambil langkah darurat, termasuk perubahan aturan wajib militer dan perpanjangan masa dinas.

Media Al Mayadeen menyebut situasi itu telah mencapai “titik kritis” akibat tingginya beban operasi militer dan menurunnya motivasi personel.

Krisis personel itu muncul di tengah meningkatnya tekanan terhadap pasukan reguler dan cadangan Israel sejak agresi besar-besaran ke Jalur Gaza berlangsung.

Baca Juga: Kementerian Gaza Serukan Perlindungan Terhadap Perempuan, Korban Tewas Capai 11.900

Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah laporan media Israel juga mengungkap adanya penolakan sebagian tentara untuk kembali bertugas karena kelelahan mental maupun fisik setelah perang berkepanjangan.

Selain kekurangan personel aktif, IDF juga disebut membutuhkan tambahan sekitar 15 ribu tentara untuk menopang operasi militernya di berbagai wilayah. Kebutuhan itu meningkat seiring meluasnya ancaman keamanan di Gaza, Lebanon selatan, hingga kawasan Tepi Barat yang diduduki.

Pengamat militer menilai krisis sumber daya manusia di tubuh militer Israel menjadi salah satu dampak terbesar dari perang panjang yang belum menunjukkan tanda berakhir.

Beban ekonomi, trauma psikologis, hingga ketidakpuasan terhadap kepemimpinan politik Israel disebut turut mempengaruhi moral pasukan dan minat generasi muda untuk melanjutkan karier militer.

Baca Juga: Sekitar 145 Pemukim Ekstremis Israel Serbu Masjid Al-Aqsa

Sementara itu, pemerintah Israel hingga kini masih menghadapi polemik internal terkait wacana perluasan wajib militer, termasuk terhadap kelompok Yahudi ultra-Ortodoks yang selama ini banyak mendapat pengecualian.

Perdebatan itu memicu ketegangan politik di dalam negeri, bahkan dinilai dapat memperdalam krisis sosial dan keamanan Israel di tengah tekanan internasional atas agresinya di Palestina. []

Mi’raj News Agency (MINA)