Kuwait Tolak Terapkan Larangan Kunjungan WN Muslim
Al Kuwait, 10 Jumaddil Awwal 1438/7 Februari 2017 (MINA) – Kuwait membantah sebuah laporan media yang mengatakan, negara itu telah menerapkan suatu larangan berkunjung terhadap warga beberapa negara yang berpenduduk mayoritas Islam, sebuah kisah yang memuji-muji Presiden Donald Trump di Facebook.
“Cerdas!” tulis sebuah postingan di halaman Facebook resmi Trump beberapa waktu lalu, terkait dengan sebuah laporan di situs berita Yordania Al Bawaba, yang mengatakan bahwa Kuwait telah “mencerminkan”suatu keputusan yang diambil oleh pemerintahanTrump untuk melarang sementara para pendatang dari beberapa negara.
Artikel tersebut mengatakan bahwa “orang-orang Suriah, Irak, Iran, Pakistan dan Afganistan” tidak akan diijinkan memasuki negara Teluk (Kuwait) itu “pada waktu larangan itu diberlakukan.”
Tetapi kementerian luar negeri Kuwait menyangkal laporan yang secara luas disiarkan oleh situ-situs berita popular dengan para pendukung Trump termasuk Breitbart, Infowars dan Sputnik.
Kuwait “menolak mentah-mentah pernyataan-pernyataan itu dan menegaskan bahwa bangsa-bangsa yangada dalam laporan itu …. Memiliki komunitas-komunitas besar di Kuwait dan menikmati hak-hak mereka sepenuhnya,” kata juru bicara Kemlu Kuwait seperti dikutip kantor berita pemerintah, KUNA, Jumat (3/1) lalu.
Warga dari negara-negara tersebut di atas secara teratur mengunjungi Kuwait, kata pernyataan itu.
Kebingungan dan protes-protes di bandara muncul akibat perintah eksekutif Trump yang ditanda-tangani akhir pekan lalu untuk melarang para pendatang dari Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman memasuki Amerika Serikat selama 90 hari.
Wakil-wakil dari negara-negara yang dilarang itu, demikian juga beberapa negara tetangganya, mengecam langkah tersebut, tetapi Trump dalam Twitternya mengatakan bahwa kebijakan tersebut mendapatkan dukungan dari wilayah itu.
“Sungguh menarik bahwa negara-negara Timur Tengah menyetujui larangan itu. Mereka menyadari karena orang-orang tertentu kemungkinan membunuh dan merusak!” tulisnya.
Emirat Arab merupakan satu-satunya negara yang memberikan tanggapan terhadap larangan tersebut di depan umum. Menlu Emirat Sheikh Abdullah bin Zayed menyebut larangan itu adalah urusan internal AS yang tidak ditujukan kepada kaum Muslim. (RS1/P1).
Sumber: ibditimes.com
Miraj Islamic News Agency/MINA
