Kuala Lumpur, MINA — Pemerintah Malaysia menyampaikan keprihatinan mendalam atas operasi militer Amerika Serikat yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro serta istrinya Cilia Flores di Caracas.
Menurut Perdana Menteri Anwar Ibrahim, tindakan ini tidak hanya melampaui batas, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang menjadi landasan hubungan antarnegara. Malay Mail melaporkan, Ahad (4/1).
Dalam pernyataan yang disampaikan melalui akun media sosialnya, Anwar menyebut bahwa serangan dan penculikan terhadap pemimpin sah sebuah negara adalah penggunaan kekuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Ia menekankan bahwa setiap negara berdaulat memiliki hak untuk menentukan masa depannya tanpa campur tangan militer asing.
Baca Juga: Rabi Terkemuka Israel Sebut Lebih Baik Dipimpin Pemerintahan Arab daripada Zionisme
Anwar juga menyerukan agar Maduro dan istrinya segera dibebaskan tanpa penundaan. Ia mengingatkan bahwa pengambilan paksa seorang kepala pemerintahan oleh kekuatan eksternal dapat menimbulkan preseden berbahaya yang melemahkan kerangka hukum internasional dan prinsip non-intervensi.
Pernyataan Malaysia datang di tengah gelombang kecaman dari sejumlah negara lain di dunia. Berbagai pemerintahan menilai operasi militer tersebut mengancam stabilitas regional, sekaligus mengikis norma hubungan internasional yang selama ini dijunjung tinggi, terutama dalam konteks penghormatan terhadap kedaulatan.
Anwar menegaskan kembali komitmen Malaysia terhadap hukum internasional dan pentingnya dialog serta penyelesaian damai atas konflik antarnegara. Ia mengajak komunitas global untuk menolak penggunaan kekuatan sebagai alat politik dan mendukung proses yang menghormati hak rakyat Venezuela untuk menentukan jalannya sendiri.
Langkah Amerika Serikat tersebut terjadi setelah pasukan AS melakukan operasi militer yang melibatkan serangan udara dan penangkapan presiden Venezuela, yang kemudian diterbangkan ke New York untuk menghadapi tuduhan hukum di AS.
Baca Juga: Wabah Pes Mengintai Rusia, WHO Ungkap Data Global
Tindakan ini memicu kritik luas dari berbagai negara dan organisasi internasional, serta membuka perdebatan sengit mengenai legalitas intervensi militer lintas batas dan implikasinya terhadap prinsip kedaulatan negara dalam hukum global. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: EPAL Catat 68.000 Lebih Aksi Pro-Palestina di Eropa dalam Tiga Tahun
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport