MBS Keluarkan Dekrit untuk Benahi Kabinet Saudi

Riyadh, MINA – Arab Saudi melakukan penataan kembali kabinet di bawah kepemimpinan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Mohammed bin Salman (MBS), melalui tiga dekret kerajaan yang dikeluarkan Raja Salman bin Abdulaziz pada Kamis (13/8). Namun, langkah tersebut tidak mengganti anggota kabinet yang ada saat ini.

Penataan kabinet dilakukan setelah pemerintah meninjau sejumlah dekret sebelumnya terkait pembentukan Dewan Menteri. SPA melaporkan, Sabtu (15/8).

Langkah tersebut juga berkaitan dengan Pasal 9 Undang-Undang Dewan Menteri yang menetapkan masa kerja kabinet tidak lebih dari empat tahun dan setelah itu harus dibentuk kembali melalui dekret kerajaan.

Dalam dekret tersebut, Raja Salman menunjuk Menteri Energi Pangeran Abdulaziz bin Salman sebagai Ketua Dewan Direksi Local Content and Government Procurement Authority (LPC). Ia menggantikan Bandar Alkhorayef dari posisi tersebut.

Baca Juga: Presiden Nigeria Tinubu Masuki Ka’bah dan Shalat di Dalamnya

Perubahan lainnya terjadi di Otoritas Pasar Modal Arab Saudi. Mohammed Al-Quwaiz diberhentikan dari posisi ketua dan digantikan Mazen Al-Sudairi yang ditunjuk sebagai ketua baru dengan pangkat menteri.

Meski disebut sebagai perombakan kabinet, keputusan terbaru tersebut pada dasarnya mempertahankan susunan anggota Dewan Menteri yang ada. Perubahan lebih menonjol pada sejumlah posisi strategis di lembaga pemerintahan dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa penataan dilakukan tanpa mengguncang struktur utama pemerintahan yang berada di bawah koordinasi MBS.

Penataan tersebut berlangsung ketika Arab Saudi tengah menjalankan agenda transformasi ekonomi dan pemerintahan di bawah program Visi Saudi 2030.

Dalam konteks itu, penguatan lembaga pengadaan lokal dan pasar modal menjadi bagian penting untuk meningkatkan peran sektor domestik serta mengembangkan pasar keuangan.

Baca Juga: Prodi Bahasa Indonesia di Universitas Al-Azhar Diminati 600 Mahasiswa

Dengan demikian, dekret terbaru lebih tepat dipahami sebagai reorganisasi dan penyegaran struktur pemerintahan, bukan pergantian besar-besaran para menteri. []