Mengapa Hamas Bubarkan Badan Pemerintahan Gaza Setelah 20 tahun?

DI TENGAH upaya berkelanjutan oleh mediator untuk melanjutkan pembicaraan ke fase kedua Perjanjian Gaza, dan setelah beberapa pembicaraan di Kairo, Hamas mengumumkan pembubaran administrasi sipilnya di Gaza.

Pengumuman ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, “Apakah itu merupakan jalan keluar dari perbedaan yang ada yang menghambat implementasi Perjanjian Gaza atau menjadi langkah strategis perjuangan Palestina?”

Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) secara resmi mengumumkan pembubaran badan pemerintahannya di Jalur Gaza pada 6 Juli 2026.

Langkah ini menandai perubahan politik signifikan bagi kelompok yang telah menguasai wilayah tersebut selama hampir dua puluh tahun sejak 2007.

Pengumuman itu disampaikan oleh Ismail al-Thawabta, Direktur Jenderal Kantor Media Pemerintah yang dikelola Hamas.

Ia mengkonfirmasi bahwa Mohammed al-Farra, Kepala Komite Darurat Pemerintah, telah resmi menyerahkan pengunduran dirinya, dan komite tersebut dibubarkan untuk memfasilitasi transisi administratif ke Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG).

Pernyataan menambahkan, pembubaran itu datang sebagai penegasan keseriusan prosedur, implementasi perjanjian, dan fasilitasi proses transisi administratif.

Pejabat Hamas menyatakan bahwa hanya staf teknis dan profesional yang akan tetap berada di posisi mereka untuk memastikan kelangsungan layanan penting bagi warga Gaza.

Hamas mengklaim bahwa langkah ini adalah keputusan strategis untuk mendukung perjanjian gencatan senjata dan upaya perdamaian yang sedang berlangsung.

Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem, menyatakan, Hamas telah mengambil langkah baru bahwa mereka tidak akan lagi bertanggung jawab atas Jalur Gaza, untuk menghilangkan dalih apa pun bagi pendudukan.

Ia menambahkan bahwa kelompok tersebut berharap komite baru segera masuk untuk memastikan keberhasilan misi transisi.

Reaksi Internasional

Direktur Pusat Penelitian dan Studi Arab di Palestina, Dr. Thaer Abu Atiwi, mengatakan bahwa pengumuman Hamas tentang pembubaran pemerintahan untuk administrasi Jalur Gaza adalah awal untuk menerima Komite Nasional, dianggap sebagai langkah penting secara praktis untuk mencapai kemajuan signifikan dalam negosiasi dan untuk mendukung upaya mediator.

Abu Atiwi menekankan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk menekan pemerintah Benjamin Netanyahu melalui mediator Amerika Serikat untuk berkomitmen memasuki fase transisi kedua yang akan datang untuk menghentikan perang di Gaza, tanpa syarat.

Abu Attiwi menjelaskan bahwa pengumuman Hamas tentang pelepasan mutlak kendalinya atas Jalur Gaza dianggap sebagai langkah dasar untuk fase berikutnya untuk mengakhiri perang, menghentikan penderitaan dan tragedi penduduk Jalur Gaza, yang telah berlangsung selama lebih dari dua tahun terakhir.

Sementara itu, Prof. Dr. Ayman Al-Raqeb, guru besar Ilmu Politik Palestina, mengatakan bahwa perselisihan saat ini berkisar pada dua dilema utama, yaitu senjata gerakan Hamas, dan pelucutan semua senjata secara bertahap.

Al-Raqqeb menekankan perlunya tahapan dari proses penggantian, melalui pembentukan gabungan aparat keamanan dan administrasi Hamas dan Otoritas Palestina, di samping lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, sebagai upaya untuk keluar dari krisis saat ini.

Tanggapan BoP dan Netanyahu

Meskipun pengumuman tersebut mendapat perhatian, pertanyaan signifikan tetap muncul mengenai perlucutan senjata Hamas dan dampak aktual di lapangan.

Dewan Perdamaian (BoP) yang dipimpin Presiden AS Donald Trump mencatat perkembangan tersebut namun menekankan bahwa penilaiannya akan dipandu oleh tindakan, bukan janji, untuk memenuhi kebutuhan kritis rakyat Gaza.

Sementara itu, pejabat Israel, menganggap langkah itu sebagai ‘tipuan’ yang tidak memiliki signifikansi praktis selama anggota Hamas tetap berada di posisi mereka.

Pejabat Israel meragukan apakah transisi itu akan benar-benar mengubah realitas kekuasaan di Gaza atau hanya sekadar perubahan bentuk tanpa substansi. []

Mi’raj News Agency (MINA)