Menko Polhukam Bantah Ada Kedatangan 5.000 Pucuk Senjata Ilegal

Jakarta, MINA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto membantah terkait informasi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tentang adanya institusi non militer yang mendatangkan 5.000 pucuk senjata ilegal.

Menurut Wiranto, informasi yang menjadi polemik dan membuat masyarakat khawatir karena ditakutkan akan terjadi aksi seperti di masa lalu ini adalah disebabkan kurang adanya komunikasi antar lembaga terkait.

“Setelah saya memanggil kepala BIN, menghubungi Panglima TNI, Kapolri, dan institusi lain, ternyata memang ini hanya masalah komunikasi yang tidak tuntas,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Ahad (24/9), Mi’raj News Agency (MINA) melaporkan.

Ia menambahkan, setelah mengecek kembali hal tersebut adalah berkaitan dengan pengadaan 500 pucuk senjata buatan Pindad yang diperuntukkan untuk sekolah intelejen BIN.

“Senjata yang dibeli ini bukan standar TNI dan buatan Pindad bukan dari luar negeri dan juga menggunakan dana APBN. Jadi bukan dari institusi lain di luar kontrol pemerintah,” katanya.

Menurutnya, pembelian senjata yang tidak standar TNI tidak perlu izin dari Mabes TNI, cukup hanya Mabes Polri yang sudah dilakukan. Secara spesifik, kata Wiranto juga tidak perlu izin ke Presiden.

“Maka isu mengenai ini saya kira ditutup ya, karena sudah tidak ada masalah sebenarnya. Tidak perlu dikhawatirkan bahwa ada kekuatan-kekuatan lain yang akan menggangu kepentingan kemanan nasional, tidak sama sekali,” katanya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pada acara Silaturahim Panglima TNI dengan Purnawirawan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (22/9) menyebut ada institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jenderal Gatot menyebut, dicatutnya nama Presiden Jokowi agar senjata ilegal tersebut bisa masuk ke Indonesia. Ia mengaku akan melakukan tindakan tegas jika memang benar ada terkait masalah tersebut, karena akan mengganggu ketentraman Indonesia. (L/R08/B05)

Mi’raj News Agency (MINA)