MENLU PERANCIS PERINGATKAN KEGIATAN PERMUKIMAN ILEGAL ISRAEL

Paris, 5 Ramadhan 1436/22 June 2015 (MINA) – Menteri Luar Negeri Perancis menyerukan untuk dimulainya kembali pembicaraan damai yang terhenti antara  Israel dan Palestina,

Laurent Fabius juga memperingatkan perluasan permukiman ilegal yang terus berlanjut oleh Otoritas Pendudukan Israel di tanah yang diduduki atas kesempatan perundingan antara kedua belah pihak.

“Yang penting adalah bahwa negosiasi ulang,” kata Menlu Laurent Fabius selama kunjungan ke ibukota Mesir, Kairo, Sabtu (20/6), demikian Press TV melaporkan yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Laurent Fabius menegaskan, kemungkinan solusi untuk konflik antara Israel dan Palestina akan makin surut jika rezim Tel Aviv terus perampasan lahan ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.

“Kita perlu hak rakyat Palestina untuk diakui karena tanpa adanya keadilan tidak akan ada perdamaian,” tambah diplomat Perancis itu.

Laurent Fabius datang setelah anggota parlemen Perancis sangat mendukung gerakan untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka pada Desember lalu.

Pada putaran terakhir perundingan antara Israel dan Palestina terhenti tahun lalu. Kegiatan permukiman ilegal Tel Aviv, dan penolakannya untuk membebaskan tahanan senior Palestina yang berada di antara alasan utama di balik kegagalan pembicaraan.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu secara resmi menangguhkan apa yang disebut pembicaraan damai dengan Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah pada 24 April 2014 lalu setelah Presiden Palestina, Mahmoud Abbas menyetujui rekonsiliasi dengan gerakan perlawanan Hamas yang berbasis di Gaza.

Israel juga menanggapi fakta persatuan dengan mengumumkan tender untuk pembangunan 4.800 unit permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.

Bulan lalu, para pejabat Israel mengumumkan rencana untuk membangun antara 900 dan 1.800 unit permukiman ilegal baru di kawasan Timur Al-Quds (Yerusalem), Ramat Shlomo.

Kepala Negosiator Palestina, Saeb Erekat mengecam rencana keesokan harinya, dan juga mengatakan, “menghadapi bentuk baru rasis, diskriminatif Israel telah terungkap”.

Selama kampanye pemilu di bulan Maret, Netanyahu telah bersumpah untuk terus maju dengan pembangunan permukiman ilegal di Al-Quds.

Lebih dari setengah juta warga Israel tinggal di lebih dari 120 permukiman yang dibangun ilegal sejak pendudukan Israel di wilayah Palestina di Tepi Barat pada 1967.

Israel telah mencoba untuk mengubah demografi Aal-Quds selama dekade terakhir dengan membangun permukiman ilegal, merusak situs sejarah dan mengusir penduduk Palestina setempat.

Rakyat Palestina berpendapat bahwa Al-Quds adalah ibukota negara Palestina merdeka di masa depan.(T/P002/R05)

 

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)