Menlu RI Tekankan Pentingnya Pengembangan Kapasitas DK PBB

New York, MINA –  Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno L.P. Marsudi telah menyampaikan pidato di Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB (DK PBB), “Collective Action to Improve UN Peacekeeping Operations”, di hadapan lima belas Anggota Dewan Keamanan (DK) PBB dan seluruh peserta debat, di Markas Besar PBB, New York, Rabu (28/3).

Pada kesempatan tersebut Retno menekankan pentingnya reformasi DK PBB yang harus ditujukan untuk meningkatkan kinerja dan kapasitas serta proses pengambilan keputusan di lapangan. Demikian keterangan pers Kemlu RI yang diterima MINA.

Ia juga menekankan agar sumber pendanaan PKO harus memadai. Ia menegaskan bahwa keamanan dan keselamatan pasukan perdamaian menjadi tanggung jawab bersama negara anggota PBB, sehingga harus selalu diperhatikan.

Oleh karena itu, Retno menekankan pengembangan kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan menjadi keharusan.

Lebih lanjut ia menyampaikan agar terus didorong inovasi dalam pembelian peralatan untuk misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, termasuk pengunaan industri strategis dari negara berkembang, juga peningkatan kemitraan dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk dengan organisasi regional.

Sebagai koordinator ASEAN untuk DK-PBB, Retno menyampaikan pidato, baik atas nama ASEAN maupun dalam kapasitas sebagai Indonesia. Untuk pertama kalinya, ASEAN, sebagai regional grouping, menyampaikan pidato di depan DK PBB.

Dalam kapasitas nasional, Retno menjelaskan pentingnya membuat terobosan baru dalam memastikan keamanan dan keselamatan Peacekeepers di lapangan.“Pasukan Keamanan PBB tidak bisa lagi bekerja Business as usual , Peacekeepers harus well-trained , well-equipped dan adequately-resourced,” katanya.

Salah satu isu yang menjadi perhatian Indonesia, terkait pasukan  perdamaian PBB adalah pentingnya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan.

Menurutnya, perempuan lebih mudah untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat lokal dan lebih efektif dalam melindungi masyarakat sipil dari eksplotasi seksual dan tindakan kekerasan.

“Jumlah Peacekeepers perempuan dalam misi Pemeliharaan Keamanan PBB harus ditingkatkan, mengingat lebih mudah bagi perempuan untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat lokal dan lebih efektif dalam melindungi masyarakat sipil dari eksplotasi seksual dan tindakan kekerasan” ujarnya.

Debat terbuka ini diselenggarakan di bawah presidensi Belanda di Dewan Keamanan PBB. Pertemuan dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda dan Sekjen PBB selaku pemapar. Tercatat tiga belas pejabat setingkat Menteri serta 69 negara anggota PBB ikut serta dalam debat terbuka ini.

Tema debat terbuka yang diusung Belanda dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya jumlah korban peacekeepers PBB yang disebabkan berbagai serangan dan ancaman kemananan terhadap misi PBB. Tercatat 57 korban selama tahun 2017 dan merupakan jumlah terbesar selama dua dekade. Selain itu debat juga mencoba untuk membahas proses politik bagi penyelesaian konflik di berbagai Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. (R/R04/RI-1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)