Myanmar Gelar Pemilu Pertama Pasca Kudeta Ahad Besok

Naypyidaw, MINA — Myanmar dijadwalkan menggelar tahap pertama pemilihan umum nasional pada Ahad (28/12) mendatang. Pemungutan suara ini akan menjadi pemilu nasional pertama dalam lima tahun terakhir sejak militer mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada Februari 2021.

Pemerintah militer Myanmar menyebut pemilu tersebut sebagai langkah awal menuju pemulihan sistem multipartai dan stabilitas nasional. Junta berulang kali menegaskan bahwa pemilihan umum merupakan bagian dari peta jalan politik untuk mengakhiri keadaan darurat dan mengembalikan pemerintahan sipil.

Namun demikian, pemilu tersebut menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, baik di dalam negeri maupun komunitas internasional.

Para pengamat dan kelompok pro-demokrasi menilai pemungutan suara itu tidak akan mampu memulihkan demokrasi yang runtuh akibat kudeta militer, sekaligus tidak menyentuh akar konflik bersenjata yang masih berlangsung di berbagai wilayah Myanmar.

Baca Juga: Wapres AS: Perundingan dengan Iran Ada Kemajuan, Tapi Belum Deal

Sejak kudeta yang menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi empat tahun lalu, Myanmar terjerumus dalam krisis multidimensi.

Gelombang perlawanan rakyat, aksi protes sipil, serta konflik bersenjata antara militer dan kelompok oposisi bersenjata telah memicu perang saudara berkepanjangan dan krisis kemanusiaan yang serius.

Banyak pihak menilai pemilu yang dirancang oleh militer ini hanya bersifat prosedural dan sarat pembatasan. Sejumlah partai politik dibubarkan, tokoh-tokoh oposisi dipenjara, serta ruang kebebasan sipil dan pers dibatasi secara ketat. Kondisi tersebut dinilai menghilangkan prinsip dasar pemilu yang bebas, adil, dan inklusif.

Para pengkritik juga menilai pemungutan suara ini lebih bertujuan untuk memberikan legitimasi semu terhadap kekuasaan junta militer di mata publik dan dunia internasional, ketimbang menjadi sarana transisi demokrasi yang sejati.

Baca Juga: PBB: 300.000 Warga Yaman Mengungsi, Taiz Terisolasi

Hingga kini, situasi keamanan di Myanmar masih belum stabil, sementara jutaan warga terdampak konflik dan pengungsian. Komunitas internasional terus menyerukan dialog inklusif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai jalan keluar dari krisis berkepanjangan yang melanda negara tersebut. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: AS Dilaporkan Serang Pulau Qeshm di Selat Hormuz, Ledakan Terdengar di Pesisir Selatan Iran