PBB DESAK PAKISTAN AKHIRI HUKUMAN MATI

News York, 5 Ra’biul Awwal 1435H/27 Desember 2014M (MINA) – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-moon menyerukan pada Pakistan untuk  mengakhiri hukuman mati dan kembali memberlakukan moratorium (pemberhentian sememtara)  hukuman mati yang baru-baru ini dcabut.

Ban telah berbicara dengan Perdana Menteri Pakistan, Nawaz Sharif, untuk menyampaikan rasa dukacita atas terjadinya pembantaian di kota barat laut, Peshawar,  pada16 Desember dalam serangan terhadap sebuah sekolah di kompleks Angkatan Darat, yang menewaskan 149 orang, sebagaian besar anak-anak.

Setelah serangan mematikan di kota barat laut Peshawar itu, Pakistan mencabut moratorium hukuman mati yang sudah berlangsung selama sekitar enam tahun, dan memberlakukannya kembali khususnya terhadap pelaku-pelaku tindakan terorisme, sebagaimana laporan Press Tv diberitakan Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Sabtu.

Ban Ki-moon, diplomat senior asal Korea Selatan itu, dalam pernyataannya ” mendesak Pemerintah Pakistan untuk menghentikan penghukuman mati terhadap para narapidana serta meminta pemerintah memberlakukan kembali moratorium terkait hukuman mati.”

”Sharif menjanjikan bahwa semua aturan hukum akan dihormati,” tambah pernyataan itu.

Pemerintah Pakistan mengeksekusi sekitar 500 militan dalam beberapa minggu mendatang. Negara itu telah menjatuhi hukuman gantung pada enam orang militan.

Perdana menteri tersebut mengakhiri moratorium yang sebelumnya telah diterapkan selama enam tahun menyangkut hukuman mati dan memberlakukan lagi hukuman tersebut untuk kasus-kasus yang terkait dengan terorisme.
Selama serangan mematikan sekelompok orang bersenjata, dilaporkan mengenakan seragam militer, menyerbu sekolah angkatan darat di Peshawar dan masuk ke kelas-kelas hingga menembaki siswa dan guru.

Kelompok Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, dan mengatakan, hal itu dilakukan sebagai pembalasan atas serangan militer Pakistan yang sedang berlangsung terhadap militan di negara itu sejak 15 Juni. (T/P002/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)