Pembangunan Infrastruktur untuk Atasi Kesenjangan Antar Wilayah dan Tingkatkan Daya Saing

Forum Merdeka Barat (FMB) 9. (Foto: MINA)

Jakarta, MINA – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memprioritaskan pembangunan di sektor infrastruktur kurun waktu 2015-2019 dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan daya saing.

“Kami sedang memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Itu tujuannya untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat, dengan meningkatkan konektivitas antar wilayah,” ujar Staf Ahli Menteri PUPR Adang Saf Ahmad, Sabtu (19/8)..

Ketika berbicara pada Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Adang menjelaskan, selama 2,5 tahun terakhir ini Kementerian PUPR telah berhasil melakukan pembangunan infrastruktur seperti penyelesaian dan pengoperasian ruas-ruas tol Trans Jawa dan Trans Sumatera yang akan mencapai 568 km di akhir 2017, serta pembangunan jalan perbatasan di Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur.

Tak hanya konektivitas, lanjut Adang, pihaknya juga telah membangun sejumlah infrastruktur pendukung lainnya guna meningkatkan daya saingantar wilayah, antara lain penyelesaian pembangunan tujuh bendungan, penyelesaian tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pembangunan rumah terkait Program Satu Juta Rumah yang telah mencapai 2 juta unit.

Dengan gencarnya pembangunan infrastruktur tersebut, berdasarkan data World Economic Forum (WEF), Indeks Daya Saing Infrastruktur Indonesia mengalami kenaikan dari peringkat 72 pada tahun 2015, menjadi peringkat 62 pada tahun 2016 dan peringkat 60 pada tahun 2017.

Untuk tahun 2018, pemerintah tberencana mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar Rp409 triliun dari total belanja negaraRp2.204,4 triliun, yang akan diperuntukan bagi pembangunan jalan dan jembatan, bendungan, perumahan dan permukiman, jalurkereta, bandara, serta informasi dan telekomunikasi.

Kementerian PUPR sendiri mendapatkan alokasi terbesar dalam RAPBN 2018, yakni sebesarRp106,9 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan pada empat sector prioritas, antara lain peningkatan konektivitas (Rp41,3 triliun), ketahanan pangan dan air (Rp37,3 triliun), permukiman (Rp15,9 triliun), dan perumahan (Rp9,6 triliun).

Terkait peningkatan konektivitas, Kementerian PUPR akan kembali membangun jalan baru (864 km), preservasi jalan nasional (46.000 km), pembangunan jembatan baru (8.037 m), preservasi jembatan (487.515 m), pembangunan flyover/underpass/terowongan (588 m), dan pembangunan jalan tol sepanjang 25 km yang mengunakan APBN dan 590 km yang berasal dari pendanaan investor/badan usaha.

Sementara untuk mencapai ketahanan pangan dan air, Kementerian PUPR akan mengalokasikan anggaran bagi pembangunan 47 bendungan (11 bendungan baru dan 36 on-going). Selain itu juga akan dilakukan pembangunan jaringan irigasi baru seluas 54.000 hektar dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak seluas 160.000 hektar.

Di sektor permukiman, cakupan layanan air minum nasional juga akan ditingkatkan dengan membangun system penyediaan air minum dengan target produksi 9.372 liter per detik. Kemudian, pengolahan air limbah di berbagai daerah juga akan dibangun dengan target 860.836 kepala keluarga.

Selain itu, penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) juga menjadi prioritas Kementerian PUPR dengan target 6.328 unit melalui pembangunan rumah susun, 180.000 unit rumah swadaya, 5.000 unit rumah khusus, dan bantuan prasarana dan utilitas bagi 15.400 unit. (L/R06/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)