Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pemerintah RI Berkomitmen Terus Gaungkan Isu Palestina di Sidang Umum PBB

Widi Kusnadi Editor : Ali Farkhan Tsani - Jumat, 18 September 2026 - 06:01 WIB

Jumat, 18 September 2026 - 06:01 WIB

29 Views ㅤ

Menlu RI Sugiono.(Foto: Kemlu RI)

Jakarta, MINA – Indonesia akan kembali membawa isu Palestina dalam rangkaian Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat pada akhir September mendatang. Pemerintah menegaskan isu tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap perdamaian dan penghormatan hukum internasional.

Posisi Indonesia tidak hanya berupa dukungan terhadap Palestina, tetapi juga mendorong penyelesaian konflik berdasarkan hukum internasional, penghormatan terhadap kedaulatan, perlindungan warga sipil, serta terbukanya akses kemanusiaan.

Menteri Luar Negeri Sugiono akan memimpin delegasi Indonesia dalam rangkaian High Level Week UNGA ke-81 pada 22–28 September 2026. Ia dijadwalkan mengikuti sekitar 22 agenda, termasuk debat umum, pertemuan tingkat tinggi, dan sejumlah pertemuan bilateral dengan negara mitra.

Indonesia sebelumnya juga konsisten menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina melalui berbagai forum internasional. Pemerintah menegaskan dukungan tersebut sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang mendorong perdamaian, penghormatan hukum internasional, dan penyelesaian konflik secara adil.

Baca Juga: DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Hak Pekerja Diperkuat

Sidang Majelis Umum PBB ke-81 mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation: A United Nations That Delivers For All. Sidang dibuka pada 8 September, sedangkan debat umum dijadwalkan berlangsung pada 22–26 September dan dilanjutkan 28 September 2026.

Selain Palestina, Indonesia akan membawa pesan mengenai penguatan multilateralisme, perdamaian dunia, kepentingan negara berkembang, serta ketahanan nasional dan kawasan.

Pemerintah juga akan memanfaatkan rangkaian sidang tersebut untuk mengintensifkan kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2029–2030. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Kemenag Dukung Amil Zakat Profesional dan Bersertifikat

Rekomendasi untuk Anda

Indonesia
Internasional
Amerika
Internasional