Pengamat HAM: RUU Hukuman Mati Israel Langgar Hukum Internasional

Ramallah, MINA — RUU hukuman mati Israel dinilai secara serius melanggar hukum internasional dan mengancam prinsip keadilan bagi tahanan Palestina.

Para pengacara dan aktivis Palestina memperingatkan bahwa RUU hukuman mati Zionis Israel secara fundamental meruntuhkan jaminan peradilan yang adil serta berupaya menghapus status tahanan Palestina sebagai kelompok yang dilindungi oleh hukum internasional.

Menurut mereka, penerapan RUU hukuman mati Israel bertentangan langsung dengan Konvensi Jenewa dan prinsip hukum humaniter internasional, yang melarang hukuman mati terhadap penduduk sipil di wilayah jajahan.

Kekhawatiran pun meluas bahwa RUU hukuman mati Zionis Israel akan memperparah pelanggaran hak asasi manusia dan memperdalam krisis kemanusiaan Palestina.

Direktur Komisi Independen untuk Hak Asasi Manusia Palestina, Farid al-Atrash, menegaskan bahwa RUU hukuman mati Israel pada hakikatnya merupakan upaya melegalkan eksekusi terhadap tahanan Palestina atas dasar perjuangan politik.

“Undang-undang ini secara praktis bertujuan mengeksekusi para tahanan hanya karena perjuangan mereka untuk kebebasan rakyatnya dan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri,” ujar Farid al-Atrash, sebagaimana dikutip Al Jazeera pada Ahad (21/12).

Kekhawatiran atas RUU hukuman mati Israel semakin menguat seiring kebijakan keras Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan sayap kanan ekstrem, Itamar Ben-Gvir.

Ia secara terbuka menyatakan bahwa kondisi penjara bagi tahanan Palestina menjadi jauh lebih keras sejak ia menjabat, bahkan dengan bangga mengklaim telah memperketat perlakuan terhadap mereka di bawah kebijakannya.

Pada akhir Oktober lalu, Ben-Gvir menuai kecaman luas setelah terlihat berdiri di atas tahanan Palestina yang dipaksa tiarap di lantai, sambil menyerukan penerapan RUU hukuman mati Israel bagi mereka yang ia sebut sebagai “teroris Palestina”.

Seruan tersebut memperkuat kekhawatiran bahwa RUU hukuman mati Israel bukan sekadar wacana hukum, melainkan bagian dari kebijakan represif yang sistematis terhadap rakyat Palestina.

Para pengacara Palestina menilai, kebijakan Ben-Gvir yang sejalan dengan RUU hukuman mati Israel berpotensi menghapus perlindungan hukum bagi tahanan Palestina yang selama ini diakui oleh hukum internasional.

Mereka juga memperingatkan bahwa RUU tersebut akan membuka jalan bagi sistem hukuman yang diskriminatif dan bermotif politik.

Sebagaimana diketahui, parlemen Israel telah meloloskan pembacaan awal RUU hukuman mati Israel, yang secara luas dipandang hanya menargetkan warga Palestina, sementara pelaku kekerasan dari pihak Zionis Israel tidak dikenai ketentuan hukum yang setara.

Kondisi ini semakin menegaskan ketimpangan sistem hukum di wilayah jajahan Palestina.[]

Mi’raj News Agency (MINA)