Pergolakan Myanmar Sejak Partai Suu Kyi NLD Berkuasa

Yangon, MINA – Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi yang juga pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Presiden Win Myint dan tokoh lainnya pada pemerintahan yang berkuasa ditangkap oleh militer pada Senin pagi (1/2), saluran TV, telepon, dan komunikasi internet semuanya terputus.

Penangkapan terjadi setelah beberapa hari ketegangan yang meningkat dengan militer yang menimbulkan kekhawatiran akan kudeta.

Berikut adalah beberapa peristiwa penting dalam pergolakan Myanmar masa pemerintahan NLD, seperti disebutkan Al-Arabiya, Senin (1/2) :

November 2015: Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangkan pemilihan umum dengan telak dan Suu Kyi mengambil alih kekuasaan sebagai penasihat negara. Dia bersumpah untuk menyelesaikan berbagai konflik etnis di negara itu, menarik investasi asing dan melanjutkan reformasi yang dimulai oleh mantan jenderal Thein Sein.

Oktober 2016: Militan Rohingya menyerang tiga pos perbatasan polisi di Negara Bagian Rakhine, menewaskan sembilan petugas polisi. Militer Myanmar kemudian melakukan operasi keamanan, mengakibatkan sekitar 70.000 orang meninggalkan daerah itu menuju negara tetangga Bangladesh.

25 Agustus 2017: Militan Rohingya kembali melancarkan serangan di seluruh Rakhine, memicu kampanye yang dipimpin militer yang mendorong lebih dari 730.000 Rohingya ke Bangladesh. PBB mengatakan kampanye pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran dilakukan dengan “niat genosida”, yang dibantah oleh Myanmar. Suu Kyi mengatakan “teroris berada di balik gunung es kesalahan informasi”.

Januari 2019: Pertempuran baru dimulai di Rakhine antara pasukan pemerintah dan Tentara Arakan (AA), sebuah kelompok bersenjata yang mencari otonomi daerah lebih besar dengan merekrut sebagian besar etnis minoritas Buddha Rakhine. Suu Kyi mendesak tentara untuk “menghancurkan” mereka.

11 November 2019: Gambia, negara dengan sebagian besar penduduknya Muslim, mengajukan kasus genosida terhadap Myanmar di Mahkamah Internasional (ICJ) atas pengusiran Rohingya.

11 Desember 2019: Suu Kyi muncul di ICJ di Den Haag dan menolak tuduhan genosida terhadap Rohingya sebagai “tidak lengkap dan menyesatkan.” Namun mengatakan kejahatan perang mungkin telah dilakukan.

September 2020: Virus Covid-19 meluas di Myanmar, yang sebelumnya sebagian besar selamat. Pemerintah mengunci Yangon, ibu kota komersial, dan daerah lain. Namun bersikeras pemilihan 8 November akan dilanjutkan.

22 Septembern2020: Thomas Andrews, penyelidik hak asasi manusia PBB untuk Myanmar, mengatakan pemungutan suara akan gagal memenuhi standar internasional karena pencabutan hak ratusan ribu orang Rohingya. Termasuk karena setidaknya selusin orang Rohingya yang melamar untuk mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilu, enam ditolak.

17 Oktober 2020: Komisi pemilu Myanmar membatalkan pemungutan suara di sebagian besar Negara Bagian Rakhine, di mana pertempuran dengan Tentara Arakan (AA) telah menewaskan puluhan orang dan membuat puluhan ribu orang mengungsi. Beberapa daerah “tidak dalam posisi untuk mengadakan pemilihan yang bebas dan adil”, kata komisi itu.

3 November 2020: Panglima Angkatan Darat Min Aung Hlaing mengatakan pemerintah sipil membuat “kesalahan yang tidak dapat diterima” menjelang pemilihan, peringatan kedua dalam dua hari tentang potensi bias dalam pemungutan suara. Suu Kyi dalam posting Facebooknya menyerukan ketenangan dan mendesak para pemilih untuk tidak diintimidasi.

9 November 2020: Partai NLD mengklaim kemenangan gemilang dalam pemilihan parlemen. Juru bicara NLD Myo Nyunt mengatakan mengharapkan NLD melampaui total 390 kursi yang diperolehnya dalam kemenangan telak tahun 2015.

11 November 2020: Oposisi utama, Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan (USDP) yang didukung militer, menuntut pemilihan ulang dan menyerukan bantuan militer untuk memastikan keadilan, dengan tuduhan adanya penyimpangan pada pemilu sebelumnya.

13 November 2020: NLD mengatakan akan berupaya membentuk pemerintahan persatuan nasional setelah hasil pemilihan resmi menunjukkan bahwa mereka dengan nyaman memenangkan kursi parlemen yang cukup untuk membentuk pemerintahan berikutnya.

26 Januari 2021: Juru bicara militer dari Angkatan Darat, Brigadir Jenderal Zaw Min Tun memperingatkan pihaknya akan “mengambil tindakan” jika sengketa pemilu tidak diselesaikan dan menolak untuk mengesampingkan adanya kudeta. Militer juga meminta komisi pemilu untuk menyelidiki daftar pemilih yang dikatakan mengandung ketidaksesuaian.

28 Januari 2021: Komisi pemilu menolak tuduhan penipuan suara, dengan mengatakan tidak ada kesalahan yang cukup besar untuk memengaruhi kredibilitas suara.

30 Januari 2021: Militer Myanmar mengatakan akan melindungi dan mematuhi konstitusi dan bertindak sesuai hukum. Demonstrasi pro-militer diadakan di beberapa kota besar, termasuk Yangon. Keesokan harinya, tentara “dengan tegas menyangkal” menghalangi transisi demokrasi dalam sebuah pernyataan di Facebook.

1 Februari 2021: Suu Kyi, Presiden Win Myint dan tokoh senior lainnya dari partai yang berkuasa ditahan dalam penangkapan dini hari. Internet seluler dan beberapa layanan telepon terganggu di Yangon dan tentara terlihat dikerahkan di luar balai kota. (T/RS2/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)