PLO Kecam Keputusan Israel Perluas Permukiman Ilegal Gilo

Ramallah, 22 Syawwal 1437/27 Juli 2016 (MINA) – Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Sa’eb Erekat mengutuk keputusan otoritas pendudukan untuk memajukan rencana membangun 770 unit di permukiman ilegal Gilo.

Kantor Berita Palestina WAFA yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Selasa, melaporkan, permukiman ilegal Gilo  dibangun di atas tanah dari kota-kota Palestina dan desa-desa di Beit Jala, Beit Safafa, dan Wallajeh, antara Betlehem dan Al-Quds Timur.

“Persetujuan ini datang saat Israel terus menerus melakukan pembangunan Dinding Aneksasi di daerah yang sama (Cremisan), sebagai bagian dari perusahaan pemukiman Israel di Negara Pendudukan Palestina”, kata Erekat dalam sebuah pernyataan pers yang dikeluarkan Departemen urusan Negosiasi PLO.

Ia menekankan bahwa keputusan Israel seperti itu lebih mencerminkan kegagalan masyarakat internasional menghentikan perluasan permukiman Israel.

“Aksi Israel ini terjadi lagi saat Israel menerima lebih banyak jaminan bahwa tidak ada tindakan yang akan diambil terhadap kebijakan ilegal kolonisasi dan aneksasi wilayah pendudukan, kejahatan perang menurut hukum internasional”.

Dia mengatakan, pembangunan permukiman ilegal Israel pada umumnya, serta di dalam dan sekitar lingkungan Al-Quds Timur khususnya, merupakan bagian dari keputusan politik Israel untuk mengubur solusi dua negara dengan mengkonsolidasikan pendudukan ilegal dan rezim Apartheid terhadap penduduk Palestina.

“Namun, ini adalah kesempatan lain bagi masyarakat internasional menunjukkan komitmen nyata guna solusi dua-negara dan mengambil semua tindakan yang diperlukan dalam rangka untuk menekan Israel sepenuhnya menghentikan pembangunan permukiman di Negara Pendudukan Palestina”.

“Kami telah meminta Negara Mesir dan para pemimpin negara-negara Arab selama kunjungan kami baru-baru ini menyerukan pertemuan darurat Kuartet Arab untuk menyerahkan draft resolusi ke Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan perluasan pemukiman,” ujarnya.

“Kami akan terus mengerahkan segala upaya untuk menghadapi proyek kolonisasi ilegal Israel dengan semua alat yang mungkin mengakhiri pendudukan dan mendirikan negara berdaulat yang independen kami di perbatasan 1967 dengan Al-Quds Timur sebagai ibukotanya,” tambahnya.

Menurut Pusat Informasi Palestina, “Komite Perencanaan dan Pembangunan Lokal Yerusalem mengumumkan rencana pembangunan 770 unit pemukiman ilegal Israel”.

Unit-unit baru akan dipertimbangkan oleh Israel sebagai bagian dari distrik Al-Quds, dan akan dibangun antara permukiman ilegal Gilo dan kota Palestina dari Beit Jala, di distrik Betlehem di Tepi Barat yang diduduki.

Otoritas Pendudukan Israel sebelumnya telah menyetujui 1.200 unit permukiman ilegal yang akan dibangun di daerah tersebut, dan rencana untuk 770 unit dilaporkan disajikan akhir pekan lalu.

Menurut situs berita Israel, Walla, penggalian dan pekerjaan persiapan pembangunan unit permukiman baru telah dimulai.

Kepala Komite Perencanaan dan Pembangunan Lokal Israel, Meir turgeman, dikabarkan mengabaikan kecaman internasional atas aktivitas permukiman ilegal Israel, mengatakan bahwa meskipun apa yang terjadi pada situasi politik, pembangunan pemukiman akan terus dilakukan di Al-Quds Timur dan di Tepi Barat.

Sebelumnya, pada Juni, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Perang Avigdor Lieberman menyetujui pembangunan 800 unit permukiman ilegal di pos Ma’ale Adumim dan Al-Quds dalam menanggapi serangan anti-penjajahan. (T/R05/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)