PM Kanada Desak Lembaga Independen Selidiki Dugaan Kekerasan terhadap Aktivis Flotilla Gaza

Ottawa, MINA – Pemerintah Kanada mendesak lembaga HAM melakukan penyelidikan independen atas dugaan perlakuan buruk terhadap para aktivis flotilla bantuan kemanusiaan menuju Gaza yang sempat ditahan otoritas Israel.

Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyebut perlakuan terhadap para aktivis, termasuk warga Kanada, sebagai tindakan yang “mengkhawatirkan dan tidak dapat diterima.” Arabnews melaporkan, Selasa (26/5).

Dalam pernyataan resmi pemerintah Kanada, Carney menyampaikan langsung kepada Presiden Israel Isaac Herzog bahwa situasi kemanusiaan di Gaza telah mencapai tingkat “katastropik.” Ottawa juga meminta adanya investigasi independen terkait dugaan kekerasan yang dialami para aktivis selama penahanan setelah armada bantuan menuju Gaza dicegat oleh Israel di perairan internasional.

Penyelenggara flotilla sebelumnya menuduh sejumlah aktivis mengalami kekerasan fisik, pelecehan seksual, hingga pemerkosaan selama berada dalam tahanan Israel. Beberapa aktivis dilaporkan harus menjalani perawatan medis setelah dibebaskan.

Baca Juga: Wabah Pes Mengintai Rusia, WHO Ungkap Data Global

Namun, otoritas penjara Israel membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyatakan perlakuan terhadap tahanan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand juga mengungkapkan bahwa negaranya telah menyampaikan bukti dugaan perlakuan buruk terhadap warga Kanada kepada pemerintah Israel.

Anand menegaskan penolakan akses layanan konsuler terhadap warga Kanada yang ditahan merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Wina dan tidak boleh terulang kembali.

Ketegangan diplomatik antara Kanada dan Israel dalam beberapa pekan terakhir disebut semakin meningkat seiring memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza.

Baca Juga: EPAL Catat 68.000 Lebih Aksi Pro-Palestina di Eropa dalam Tiga Tahun

Pemerintah Kanada juga kembali menegaskan penolakannya terhadap perluasan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, kekerasan pemukim, serta serangan terhadap warga sipil Palestina. Sikap tersebut menunjukkan meningkatnya tekanan dari sejumlah negara Barat terhadap kebijakan Israel di wilayah Palestina.

Kasus flotilla Gaza berpotensi memperdalam isolasi diplomatik Israel di tengah sorotan global terhadap perang Gaza. Berbagai organisasi HAM internasional terus menyerukan perlindungan terhadap warga sipil dan aktivis kemanusiaan, serta mendesak adanya akuntabilitas atas dugaan pelanggaran hukum internasional dalam konflik yang masih berlangsung tersebut. []