Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Transisi Energi, Bahlil Jadi Ketua

Jakarta, MINA – Presiden RI Prabowo Subianto membentuk satuan tugas (satgas) percepatan transisi energi sebagai langkah strategis mewujudkan kedaulatan energi nasional melalui pengembangan energi bersih dan terbarukan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa dirinya ditunjuk sebagai Ketua Satgas untuk menerjemahkan dan menjalankan arahan Presiden secara cepat.

“Kami diberikan tugas oleh Bapak Presiden sebagai Ketua Satgas dalam menjalankan dan menerjemahkan secara cepat,” ucap Bahlil dalam keterangannya dikutip dari laman setkab RI, Jumat (6/3).

Pembentukan satgas ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan 100 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) serta memperluas program konversi motor listrik. Bahlil menargetkan upaya tersebut dapat tercapai dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun ke depan.

Baca Juga: DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Hak Pekerja Diperkuat

“Bapak Presiden telah menyampaikan bahwa maksimal 3-4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” pungkasnya.

Menurut Bahlil, percepatan transisi energi tidak hanya meningkatkan penggunaan energi bersih tetapi juga mendorong efisiensi anggaran negara. Ia menyebut konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi tenaga surya dapat mengurangi beban subsidi listrik.

“Karena dengan kita mengkonversi dari PLTD di cell ke PLTS itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita,” pungkasnya.

Sejalan dengan itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) Brian Yuliarto menuturkan bahwa langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan impor energi di tengah dinamika harga global yang cepat berubah.

Baca Juga: Kemenag Dukung Amil Zakat Profesional dan Bersertifikat

“Jadi Pak Presiden meminta agar tadi beberapa menteri yang terkait untuk mempercepat pelaksanaan ini sehingga ketergantungan kita terhadap impor, ketergantungan kita terhadap harga yang mungkin cepat berubah itu bisa dikurangi,” jelas Brian.

Brian juga menambahkan, upaya percepatan transisi energi mencakup penggantian kompor LPG menjadi kompor listrik. Konversi ini diharapkan berdampak pada stabilitas APBN melalui pengurangan beban subsidi LPG.

“Sehingga nanti ketika harga LPG naik, ketergantungan kita terhadap LPG subsidi kita, beban subsidi LPG listrik itu intinya harus kita kurangi sehingga APBN kita lebih stabil,” pungkasnya.[]

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Forum Zakat Soroti Perlindungan dan Profesionalisme Amil