Paris, MINA – Kementerian Luar Negeri Prancis menyerukan penarikan pasukan pendudukan Israel dari wilayah Suriah, sambil menyatakan dukungan terhadap tercapainya kesepakatan keamanan antara Suriah dan Israel.
Setiap kehadiran militer Israel di “zona pemisahan” di sepanjang perbatasan Suriah merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian Pemisahan Pasukan tahun 1974, ujar Kementerian tersebut, seraya menegaskan kembali dukungan penuh terhadap Pasukan Pengamat Pemisahan PBB (UNDOF) dan menekankan perlunya menjaga keselamatan serta keamanan pasukan tersebut. Al Mayadeen melaporkan.
Sikap Prancis ini muncul setelah Komisi Penyelidikan Internasional Independen untuk Suriah menyerukan agar semua pelaku pelanggaran berat dimintai pertanggungjawaban secara setara; komisi tersebut memperingatkan penegakan hukum yang selektif terhadap kejahatan internasional bertentangan dengan hukum internasional serta dapat memicu kembali rasa ketidakpuasan dan menghambat upaya rekonsiliasi.
Dalam laporan 8 September yang disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, komisi tersebut menyoroti berbagai tantangan besar terkait hak asasi manusia di Suriah, termasuk yang diakibatkan operasi militer Israel, kurangnya akuntabilitas, rapuhnya ruang sipil, serta dampak politik dan ekonomi dari konflik Suriah.
Baca Juga: Wabah Pes Mengintai Rusia, WHO Ungkap Data Global
Laporan tersebut juga membahas pelanggaran berbasis gender, ketidakstabilan yang terus berlanjut di Sweida, serta penahanan orang-orang di wilayah timur laut Suriah.
Hingga bulan September, menurut laporan tersebut, pasukan pendudukan Israel telah menahan 49 orang,termasuk dua anak-anak,di wilayah Suriah. Beberapa di antara mereka ditahan tanpa akses komunikasi, yang menimbulkan kekhawatiran serius akan kemungkinan terjadinya penyiksaan dan perlakuan buruk.
Baru hari ini, pasukan Israel menculik seorang pria beserta putranya dari kota al-Rafid di pedesaan Quneitra selatan dan membawa mereka ke lokasi yang tidak diketahui, demikian dilaporkan oleh saluran televisi Suriah, Al Ikhbariya.
Komisi PBB mencatat hanya sedikit proses peradilan yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di wilayah pesisir dan barat Suriah selama bulan-bulan awal tahun 2025, maupun di Sweida pada bulan Juli 2025 yang dilakukan kelompok-kelompok bersenjata, khususnya terkait kasus orang hilang. []
Baca Juga: EPAL Catat 68.000 Lebih Aksi Pro-Palestina di Eropa dalam Tiga Tahun
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport