Doha, MINA – Pemerintah Qatar mulai mencari arbitrase internasional dalam upaya mengakhiri blokade yang diberlakukan oleh tiga negara tetangga Teluknya dan Mesir.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Lulwa Al Khater mengumumkan langkah tersebut pada hari Rabu (10/1), beberapa hari setelah penyelidikan PBB mengatakan bahwa blokade tersebut berdampak negatif pada masyarakat di wilayah tersebut.
“Kami sudah mulai bergerak secara internasional untuk mencari arbitrase atau pergi ke pengadilan internasional, atau institusi PBB untuk mengakhiri blokade,” kata Khater dalam sebuah konferensi pers di Doha, ibu kota Qatar. “Semua pilihan tersedia untuk kami.”
Pada bulan November 2017, perwakilan dari Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) mengunjungi Qatar. Mereka bertemu dengan sekitar 20 kelompok pemerintah dan masyarakat sipil, serta orang-orang yang terkena dampak blokade tersebut.
Baca Juga: Lima Paramedis Tewas oleh Serangan Israel di Lebanon Selatan
Setelah kunjungan misi tersebut dari tanggal 17 hingga 24 November, OHCHR mengeluarkan sebuah laporan dan mengirimkan salinannya ke Komite Hak Asasi Manusia Nasional (NHCR) Qatar.
“Laporan tersebut berasal dari sudut pandang internasional yang netral dan memiliki poin penting,” kata Khater.
Musim panas yang lalu, Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir, memotong hubungan diplomatik dengan Doha dan memberlakukan blokade darat, laut, dan udara terhadap Qatar.
Kuartet tersebut menuduh Qatar mendanai kelompok “ekstremis” dan terlalu dekat dengan Iran, tapi semuanya dibantah keras oleh Doha.
Baca Juga: Militer Israel Akui Kekurangan Tentara dan Kewalahan Hadapi Gaza
Awal pekan ini, Ali bin Smaikh Al-Marri, kepala NHRC mengatakan bahwa penelitian OHCHR adalah bukti bahwa blokade itu ilegal. (T/RI-1/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Netanyahu Akan Tetap Serang Lebanon Meski Ada Gencatan Senjata