Refleksi Akhir Tahun 2022 Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional MUI

Oleh: Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (HLNKI)

Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang hubungan internasional didasarkan kepada amanat Pembukaan UUD 1945, prinsip Wasathiyyatul Islam dan untuk misi Rahmatan lil ‘Alamin.

Karena itu, MUI mendorong pemerintah, antara lain untuk meneguhkan politik Indonesia bebas aktif dan tampil sebagai juru damai (peace maker) terutama dalam menyelesaikan atau mencari solusi terhadap konflik, misalnya Israel-Palestina dan Rusia-Ukraina.

Di samping itu, MUI sendiri secara proaktif juga memainkan peran second track diplomacy yang diarahkan untuk khidmatul ummah dan himayatul ummah terutama terkait dengan berbagai masalah politik yang dihadapi oleh umat Islam dan negara-negara Muslim.

Secara umum, situasi global tahun 2022 belum menunjukkan perbaikan secara siginifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Situasi yang sama juga mewarnai umat dan negara-negara muslim.

Bahkan, tahun 2022 nampak semakin memburuk sebagai akibat pandemi Covid-19, masih belum terselesaikannya isu Palestina-Israel, perkembangan dan situasi politik di Afghanistan yang belum menentu, dan Islamofobia yang terjadi di sejumlah negara seperti India, Swedia, Perancis.

Ketidakadilan Global

Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun 2022 dunia juga masih diwarnai dengan praktik ketidakadilan global yang secara politik dan ekonomi antara lain juga dialami oleh orang-orang Islam di banyak negara.

Dominasi neo-kapitalisme dan neo-liberalisme telah melanggengkan kesenjangan ekonomi, ketidakadilan dan bahkan kemiskinan di banyak negara, apalagi ditambah dengan efek pandemi Covid-19.

Lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF ternyata justru gagal mewujudkan kesejahteraan dan keadilan global. Atas nama bantuan internasional, IMF melakukan program-program bantuan yang ternyata justru menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan baru yang dialami oleh negara-negara penghutang. Hal ini sangat berpotensi besar mengakibatkan kerawanan sosial dan konflik.

MUI juga menegaskan perlunya dilakukan proses demokratisasi di internal PBB masih sangat relevan hingga tahun 2022 ini.

Demokratisasi di PBB ini diwujudkan secara konkrit dengan dua cara: pertama, menetapkan secara konsisten mekanisme pembahasan pengambilan keputusan terutama di sidang DK PBB dalam rangka penyelesaian konflik dan penciptaan perdamaian; kedua, meninjau ulang, menghapuskan atau membatasi penggunaan Hak Veto.

Veto jangan digunakan untuk persoalan-persoalan yang justru bisa memberikan ruang lebar untuk lakukan aneksasi, apartheid dan genosida yang dilakukan oleh siapapun. Hal ini sangat diperlukan antara lain dalam rangka memudahkan upaya-upaya mewujudkan dan memperkokoh perdamaian dan keadilan global.

MUI masih memandang bahwa perlawanan terhadap zionisme Israel dan pembelaan terhadap rakyat dan bangsa Palestina masih relavan dilakukan tahun 2022 ini, apalagi PBB sendiri telah menetapkan tanggal 29 November sebagai hari solidaritas bangsa Palestina. Hingga saat ini berbagai tindakan kekerasan  dan terror masih terus dilakukan oleh zionisme Israel terhadap rakyat Palestina. Tindakan Israel yang didukung Amerika ini tentu merusak beberapa resolusi DK PBB, kemanusiaan dan perdamaian dunia.

Perlawanan terhadap zionisme Israel pada tahun 2022 harus terus dilakukan antara lain melalui (1) perjuangan diplomatik yang meyakinkan agar Israel dikeluarkan dari keanggotaannya di PBB, (2) dorongan kepada berbagai kekuatan civil society dalam dan luar negeri, penggerak HAM dan segmen masyarakat lainnya untuk mengecam dan menghentikan tindakan-tindakan brutal Israel (3) dorongan kepada OKI untuk mengkonsolidasi persatuan negara-negara muslim.

MUI tahun 2022 masih tetap dengan konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina dengan menjalin kemitraan dengan  berbagai pihak untuk program humanitarian aid dan program-program sosial, pendidikan dan ekonomi lainnya bagi masyarakat Palestina.

Karena itu, pembangunan rumah sakit umum di Hebron oleh MUI, misalnya, adalah salah satu langkah yang sangat penting dan konkrit bagi yang harus digalakkan dan dirampungkan dengan baik sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.

Tindakan kekerasan, kriminalitas dan kekejaman bahkan yang dilakukan oleh pemerintah (state violence) terhadap umat Islam masih terjadi di beberapa negara bahkan tahun 2022 ini. Di India, misalnya, umat Islam yang minoritas telah terdiskriminasi secara sosial, ekonomi, bahkan hukum dan politik apalagi sejak undang-undang kewarganegaraan India menempatkan muslim sebagai warga kelas dua.

Tindakan permusuhan dan kebencian terhadap umat Islam dan Islam (Islamofobia) benar-benar dilakukan hingga hari ini. Perlakuan pemerintah dan kelompok-kelompok ekstrim Hindu India (ultra nasionalis Hindu), misalnya, sebetulnya tidak saja telah merusak prinsip-prinsip demokrasi dan menghancurkan kemanusiaan akan tetapi sekaligus meruntuhkan citra pemerintah India.

Gerakan Islamofobia ini cenderung semakin vulgar terjadi di  banyak negara dan proses pembiaran nampaknya juga semakin terasa. Karena itulah momentum penetapan PBB untuk melakukan perlawanan terhadap Islamofobia menjadi semakin penting dan karena itu semua orang dari warga bangsa dan agama apapun harus memandang bahwa Islamofobia ini adalah musuh bersama, musuh kemanusiaan dan peradaban.

Atas dasar itu MUI mengecam penindasan terhadap umat Islam dan sikap Islamofobia yang nampak semakin berkembang di tahun 2022. Namun, MUI juga menyampaikan sejumlah rekomendasi agar lembaga-lembaga dunia seperti OKI, PBB, organisasi pembela HAM dan kekuatan-kekuatan civil society lainnya secara  intensif juga melakukan langkah-langkah strategis menghentikan gerakan Islamofobia dan membela hak dan kedaulatan muslim terutama di negara non-Muslim.

Namun dalam waktu yang bersamaan upaya rekonsolidasi untuk Tansiqul Harokah (konsolidasi gerakan) dan Taswiyatul Manhaj (kesamaan berpikir dan bertindak) serta Tauhidul Ummah (penyatuan ummat) menjadi sangat penting. Jika ini tidak dilakukan, maka umat Islam akan mengalami kegagalan.

Keberadaan dan posisi umat Islam yang minoritas di berbagai negara non-Muslim masih belum banyak mendapat perhatian. Sebagian mereka sebetulnya mengalami berbagai tindakan kekerasan dan bahkan di luar batas kemanusiaan.

Prinsip dan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan dilanggar secara sistimatik yang dilakukan pemerintah dan kelompok politik dan ideologi sekular-radikal dan bahkan kelompok agama tertentu. Hak-hak keagamaan dan bahkan keselamatan dan hidup mereka terancam.

Selain di India, ini juga dialami misalnya oleh muslim di Kashmir, Myanmar dan Uyghur. Bahkan beberapa kasus diskriminasi, bully, penistaan terhadap muslim di beberapa wilayah di Australia, Eropa, Amerika dan Kanada juga terjadi.

Kepemimpinan Global

Tahun 2022 MUI masih memandang perlunya sebuah kepemimpinan umat Islam global yang kokoh dan efektif. Karena itu persatuan dan kepemimpinan yang efektif harus dibangun; konflik antar faksi-faksi muslim dan beberapa negara anggauta OKI harus dihentikan karena konflik justru akan memperlemah dan menyudutkan posisi umat dan negara-negara muslim.

Untuk itu, MUI menyerukan agar OKI dan organisasi-organisasi Islam dunia lainnya melakukan rekonsolidasi yang sungguh-sungguh agar kepemimpinan dunia Islam tegak secara efektif.

Sehingga persatuan dunia Islam semakin kokoh,  kemajuan dunia Islam terwujud dan perdamaian dunia tercipta.

Soal peluang Umat Islam Indonesia, secara demografis, Indonesia adalah bangsa dan negara muslim terbesar di dunia. Tidak sedikit bangsa dan negara yang memberikan harapan (ekspektasi) dan kepercayaan terhadap peran strategis Indonesia dalam menciptakan dunia yang damai dan sejahtera.

Secara keagamaan, Muslim Indonesia menganut pandangan Wasathiyyatul Islam yang sangat diyakini mampu memberikan respons terhadap berbagai krisis kemanusiaan akibat dari konflik politik, kirisis lingkungan, kemiskinan, ekstremisme dan sebagainya.

Indonesiapun sudah disepakati menjadi negara pusat wasathiyatul Islam global dan karena itu Indonesia harus mampu menjadi teladan dan memimpin secara global menggerakkan Wasatiyatul Islam untuk dunia yang sejahtera, damai dan berkeadaban.

Posisi diplomatik Indonesia yang menganut paham bebas aktif masih sangat penting dan diperlukan.

Dengan posisi ini Indonesia bisa bersahabat dan berkolaborasi dengan negara manapun secara sejajar. Karena itu, upaya penciptaan perdamaian dunia yang dilakukan oleh Indonesia menjadi perhatian dan sangat penting.

Harapanya, tentu keberadaan kekuatan dan organisasi civil society Muslim Indonesia menjadi sangat penting dalam rangka ikut serta memperkokoh dan membela kedaulatan dan kemanusiaan, kedamaian, kesejahteraan dan keadaban dunia. Karena itu, peran-peran diplomatik organisasi sicil society Muslim ini perlu untuk dioptimalkan. (A/RS2/R1)

Mi’raj News Agency (MINA)