Rincian Reformasi Ekonomi Indonesia

http://setkab.go.id/

Sekretaris Kabinet RI, Andi Widjajanto mengemukakan, Senin , Jokowi akan melangsungkan rapat bersama para menteri Kabinet Kerja, dengan agenda meminta para anggota kabinet untuk segera menindaklanjuti hasil pembicaraan dengan sejumlah kepala negara sahabat dalam kunjungan ke luar negeri selama pekan ini.

Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Widodo dan sejumlah rombongan, kemarin sore, kembali ke tanah air dengan menggunakan Pesawat BBJ-2 dari Bandara Internasioal Brisbane, Australia.

Menurut Seskab, dalam kunjungan ke luar negeri selama sepekan, baik saat menghadiri KTT APEC, KTT Asean dan KTT G-20, Jokowi telah bertemu dan melakukan pembicaraan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara sahabat seperti Kanselir Jerman Angela Markel, Presiden Perancis Francois Hollande, Perdana Menteri Italia Matteo Renzi dan Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu.

Ia menyebutkan, saat bertemu dengan PM Italia, hal yang dibahas terkait dengan ekonomi kreatif khususnya di bidang fashion, mengingat Milan merupakan salah satu kota pusat fashion dunia.

Sementara saat bertemu dengan PM Turki, Jokowi membicarakan mengenai peluang kerja sama di berbagai bidang di masa mendatang karena kerja sama yang berlangsung antara Turki dan Indonesia saat ini masih relatif kecil.

Bangun Demokrasi Yang Dipercaya Rakyat

Jokowi juga menyampaikan keinginannya untuk membangun demokrasi politik yang akuntabel dan dipercaya rakyat, bukan yang ditentukan dan mementingkan kelompok elit politik. Sehingga, Indonesia yang saat ini menjadi negara demokrasi langsung terbesar di dunia yang akan mampu menghasilkan pertumbuhan dan pembangunan yang didambakan masyarakat.

Keinginan tersebut disampaikan Jokowi saat menyampaikan intervesi pada sidang pleno KTT G-20, yang berlangsung di Brisbane Convention Exhibition Center (ECBC), Australia, Sabtu (15/11) sore waktu setempat.

Dalam sidang yang berlangsung tertutup itu, Jokowi mengawali intervensinya dengan menguraikan apa yang dilakukannya semenjak menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan apa yang akan dilakukannya sebagai Presiden RI dalam lima tahun ke depan.

Ia menyebutkan, selama menjadi Walikota Solo telah melakukan perbaikan sistem pelayanan dan pembayaran pajak, dari cara manual ke sistem online disertai dengan peningkatan pelayanan perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel.

“Hasilnya adalah proses yang bersih, cepat, serta dipercaya masyarakat. Dalam kurun waktu empat tahun, Pendapatan Asli Daerah meningkat hingga 80 persen,” papar Jokowi.

Reformasi Jokowi Saat Menjadi Walikota Dan Gubernur

Reformasi lain yang dilakukannya adalah membangun unit pelayanan perijinan satu pintu untuk ijin mendirikan usaha dan seluruh perijinan yang terkait dengan itu. Jokowi mengaku menetapkan berapa hari seluruh ijin harus diselesaikan oleh unit itu, dan tanpa biaya.

Adapun ketika terpilih menjadi Gubernur Ibu Kota Jakarta pada 2012 silam, Jokowi memperkuat kualitas birokrasi dengan mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada melayani masyarakat bukan memerintah.

Ia pun memperbaiki sistem promosi pejabat daerah melalui merit-based, dengan melakukan sistem lelang terbuka untuk 311 jabatan lurah dan camat, sehingga hanya mereka yang memiliki kompetensi dan dipercaya oleh masyarakat yang terpilih menduduki posisi-posisi tersebut.

“Tidak ada lagi lurah yang ditunjuk karena latar belakang agama, etnis, atau suku. Mereka semua dipilih karena kompetensi dan kepercayaan masyarakat,” papar Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga memperbaiki sistem pembayaran pajak daerah di DKI Jakarta dengan memperkenalkan sistem online. Hasilnya, penerimaan pajak daerah meningkat sebesar 50 persen dalam waktu satu tahun.

“Melalui sistem online ini, saya juga mengidentifikasi secara cepat sektor-sektor potensial yang dapat saya target penerimaan pajaknya akan lebih tinggi di masa depan,” papar Jokowi seraya meyebutkan, ia juga membentuk one stop service perijinan daerah, untuk membuat proses berjalan sederhana, murah dan singkat, serta transparan.

“Ini upaya pemerintah saya untuk meningkatkan ‘ease of doing business’ di Jakarta, yang praktis merupakan lebih dari 50 persen perijinan nasional berada,” jelas Jokowi.

Presiden menyampaikan, keberhasilan saat memimpin kedua kota tersebut, Solo dan Jakarta, bukanlah karena dia membawa sebuah sistem pemerintahan baru. Ia hanya memperkenalkan pendekatan dialog dari hati ke hati langsung kepada masyarakat, yang disebut blusukan.

“Dengan cara itu, saya memperoleh masukan yang bukan saja sesuai dengan keinginan masyarakat, namun juga menghasilkan sistem dan perbaikan sistem yang lebih efisien, transparan dan akuntabel dengan memaksimalkan potensi yang ada,” papar Jokowi.

Target Reformasi Ekonomi Indonesia

Pengalaman melakukan reformasi sebagai Walikota Solo dan Gubernur Jakarta tersebut, menurut Jokowi, akan ia bawa dan dikembangkan pada tingkat nasional.

Pertama kali yang dilakukanya adalah memberikan daftar calon menteri yang akan membantu pada pemerintahannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperoleh klarifikasi bahwa tidak ada di antara mereka yang terindikasi atau memiliki kaitan dengan kasus yang sedang atau akan ditangani KPK.

“Pendekatan itu saya harapkan dapat menjaga kepercayaan rakyat Indonesia yang sudah begitu baik dan semangatnya memberikan mandat besar kepada saya memimpin mereka 5 tahun ke depan,” tutur Jokowi.

Adapun beberapa agenda prioritas yang akan dilakukannya:

Pertama, peningkatan daya saing nasional melalui proses penyederhanaan perijinan investasi dan membentuk layanan one-stop-service nasional. “Enam bulan dari sekarang, Indonesia akan memiliki sistem perijinan investasi yang terintegrasi dan bisa diakses online,” kata Jokowi.

Kedua, di bidang pajak, Presiden ingin meningkatkan tax ratio terhadap GDP menjadi 16 persen, dari sekarang yang masih di bawah 13 persen. Dengan perbaikan sistem perpajakan, termasuk transparansi dan sistem IT, saya optimis angka ini akan meningkat.

Ketiga, pemerintah ingin mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak dan memindahkan alokasi subsidi tersebut untuk pembiayaan infrastruktur, yaitu pembangunan jalan, pelabuhan laut dan bandara; serta mendukung program kesejahteraan rakyat.

Keempat, Jokowi ingin lebih banyak membangun infrastruktur sosial, yaitu pembangunan kualitas ‘manusia’nya. Sebagai tahap awal, pemerintah sudah meluncurkan tiga program kesejahteraan yaitu: Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, yang akan menjadi jaminan layanan gratis untuk masyarakat miskin di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Berbagai upaya itu, menurut Jokowi, akan ia laksanakan secara simultan. Ini merupakan cara kami untuk mengatasi dan menghindari ‘middle income country trap’, serta pemberantasan korupsi yang menjadi momok pembangunan Indonesia.(P006/R03)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)