RUSIA DESAK PENGHENTIAN KEKERASAN DI UKRAINA

New York, 16 Sya’ban 1435/14 Juni 2014 (MINA) – Rusia telah mengajukan rancangan resolusi di Dewan Keamanan PBB, menuntut semua pihak yang terlibat dalam krisis Ukraina untuk segera menyelesaikan kekerasan.

“Mereka (pihak yang saling bertentangan) diminta untuk segera menghentikan kekerasan dan mencapai kesepakatan gencatan senjata yang abadi,” Duta Besar Rusia untuk PBB Vitaly Churkin mengatakan kepada wartawan di New York City tentang isi draft.

Menurutnya, draft menuntut semua pihak dalam krisis Ukraina untuk menghindari tindakan yang mengancam keamanan warga sipil, Press TV melaporkan Jumat (13/6) yang dikutip MINA.

Wilayah bagian timur di mana mayoritas warga Ukraina berbahasa Rusia, telah menjadi tempat bentrokan mematikan antara demonstran pro-Rusia dan tentara Ukraina sejak Kiev melancarkan operasi militer pada pertengahan April dalam upaya untuk meredam demonstrasi.

Kota Slavyansk telah menjadi pusat krisis Ukraina dalam dua bulan terakhir.

Rusia baru-baru ini menuduh Ukraina menggunakan senjata yang dilarang selama operasi militer untuk menaklukkan kembali kubu milisi pro-Rusia di Slavyansk.

Sekolah, rumah, lembaga dan bahkan sebuah panti asuhan menjadi target selama bentrokan di Slavyansk dalam beberapa pekan terakhir.

Rusia telah meminta Ukraina untuk menghentikan operasi militernya di wilayah timur dan memulai dialog nasional untuk mengakhiri pertumpahan darah.

pada Selasa yang lalu, seorang pejabat Ukraina telah mengumumkan bahwa lebih 200 orang tewas selama operasi militer di wilayah timur Ukraina.

“Jumlah keseluruhan korban tewas adalah 210 orang selama periode operasi anti-teroris. Ini adalah korban yang dikirim ke rumah duka,” kata Menteri Kesehatan Ukraina Oleg Musiy, mengacu pada operasi militer terhadap demonstran pro-Rusia.

Dia juga mencatat bahwa ada 14 anak di antara mereka yang tubuhnya dibawa ke kamar mayat.

Awal pekan ini, Presiden Ukraina terpilih Petro Poroshenko, memerintahkan pembentukan koridor kemanusiaan untuk memungkinkan warga sipil bisa keluar dari daerah konflik. (T/P09/R2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)