Seruan Boikot Eurovision 2026 Meningkat di Seluruh Eropa

Wina, MINA – Tekanan internasional terus meningkat untuk memboikot Kontes Lagu Eurovision 2026, yang rencananya akan digelar di ibu kota Austria, Wina.

Langkah ini muncul sebagai protes keras terhadap keputusan Uni Penyiaran Eropa (EBU) yang mengizinkan Israel untuk tetap berpartisipasi, meskipun perang genosida yang dilancarkannya di Jalur Gaza sejak Oktober 2023 masih terus berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Para penyelenggara kompetisi berusaha keras mempertahankan slogan bahwa seni harus dipisahkan dari politik. Namun, sejarah panjang Eurovision justru membuktikan sebaliknya. Jaridah Al-Quds mengabarkan, Ahad (10/5).

Sepanjang perjalanannya, kompetisi ini telah mencatat berbagai tonggak politik yang signifikan, mulai dari Revolusi Anyelir di Portugal yang turut mewarnai panggung Eurovision, hingga pengusiran Rusia dari kompetisi setelah pecahnya perang di Ukraina pada tahun 2022.

Dalam langkah yang tergolong berani, penyiar resmi dari Irlandia, Islandia, Belanda, dan Spanyol telah mengumumkan penarikan resmi mereka dari edisi tahun ini. Spanyol menjadi negara pertama dari kelompok G4 (negara besar Eropa) yang mengambil sikap tegas ini, memberikan tekanan tambahan yang signifikan kepada federasi penyelenggara dan sponsor kompetisi lainnya.

Emily de Forest, penyanyi Denmark yang keluar sebagai pemenang Eurovision pada tahun 2013, turut bergabung dalam daftar panjang seniman yang memboikot. Ia menegaskan bahwa sikap diam lembaga-lembaga budaya dalam menghadapi bencana kemanusiaan yang menghancurkan di Gaza adalah hal yang tidak dapat diterima.

“Upaya untuk mengisolasi musik dari realitas politik itu sendiri merupakan keputusan politik. Dan keputusan itu, secara nyata, melayani pihak agresor dengan mengorbankan para korban,” tegas Emily de Forest.

De Forest juga turut menandatangani petisi bertajuk “No Music for Genocide” (Tidak Ada Musik untuk Genosida), yang telah ditandatangani oleh lebih dari 1.000 seniman internasional. Di antara nama-nama besar yang turut mendukung petisi tersebut adalah Peter Gabriel, Björk, Brian Eno, serta band-band ternama seperti Massive Attack dan Mogwai.

Kembalikan Penghargaan

Band asal Swiss, Nemo, yang dinobatkan sebagai pemenang Eurovision edisi 2024, mengumumkan niatnya untuk mengembalikan seluruh penghargaan yang pernah diraihnya. Keputusan ini diambil sebagai bentuk protes keras terhadap kebijakan Uni Penyiaran Eropa yang dianggap telah memihak.

Nemo menilai bahwa partisipasi Israel yang berkelanjutan sangat kontras dengan nilai-nilai persatuan, inklusivitas, dan martabat manusia yang selama ini diklaim oleh kompetisi untuk dipromosikan setiap tahunnya.

Sementara itu, seniman Irlandia Charlie McGettigan, yang memenangkan Eurovision pada tahun 1994, mengungkapkan bahwa ia turut mengajukan petisi resmi ke Irish Broadcasting Corporation (RTÉ) untuk menuntut penarikan Irlandia dari kompetisi.

“Ini tentang bencana kemanusiaan yang menghancurkan di Gaza. Dan saya tidak berpikir musik dapat benar-benar eksis secara terpisah dari realitas pahit yang mengelilingi kita,” ujar McGettigan.

Ia mengingat kembali peristiwa kelam pada tahun 2018, ketika perayaan kemenangan Israel dalam kontes bertepatan dengan pembantaian massal terhadap para demonstran dalam Great March of Return (Pawai Kembali yang Agung) di Gaza. Pada satu hari itu saja, 62 warga Palestina, termasuk anak-anak, tewas tertembak. McGettigan menegaskan bahwa tragedi itu seharusnya sudah cukup untuk mengecualikan Israel dari arena hiburan dan forum artistik internasional sejak saat itu.

Langkah Keamanan Ketat

Pihak berwenang Austria tengah bersiap menghadapi gelombang protes besar-besaran yang diprediksi akan terjadi bersamaan dengan dimulainya kegiatan kompetisi. Polisi setempat memperkirakan ribuan demonstran akan turun ke jalan untuk mendukung perjuangan Palestina, dengan rencana mengganggu jalannya acara dan menyuarakan penderitaan para korban di Gaza kepada publik Eropa.

Sebagai antisipasi, pemerintah Austria menerapkan langkah-langkah keamanan yang sangat ketat. Larangan penerbangan drone diberlakukan di sekitar lokasi konser dengan radius hingga 1,5 kilometer. Selain itu, Biro Investigasi Federal AS (FBI) juga terlibat dalam koordinasi keamanan. Sebuah satuan tugas khusus dibentuk di New York untuk memantau potensi ancaman dunia maya yang mungkin menargetkan siaran langsung kompetisi.

Situasi semakin sensitif mengingat upacara penutupan kompetisi dijadwalkan bertepatan dengan peringatan Hari Nakba Palestina pada 15 Mei. Bagi rakyat Palestina, tanggal itu adalah simbol pahit yang memperingati pengungsian paksa dan pembantaian yang dilakukan oleh geng-geng Zionis pada tahun 1948, saat Israel didirikan di atas reruntuhan desa dan kota Palestina. Waktu yang bertepatan ini dianggap sebagai simbolisme yang sangat menyakitkan.

Terlepas dari tekanan finansial dan profesional yang mungkin dihadapi para seniman karena sikap mereka yang tegas, Emily de Forest menegaskan bahwa “integritas terkadang memiliki harga yang harus dibayar.”

Ia mengakui telah kehilangan beberapa relasi pribadi dan sumber pendapatan akibat pendiriannya. Namun ia menolak untuk menjadi bagian dari panggung yang membantu menutupi citra rezim yang tengah melakukan kejahatan perang yang terdokumentasi dengan jelas.

Para peserta kampanye boikot juga mengkritik tajam standar ganda Uni Penyiaran Eropa. Mereka menyoroti bagaimana EBU dengan cepat mengecualikan Rusia segera setelah intervensinya di Ukraina pada 2022, sambil terus menunda tindakan serupa terhadap Israel.

“Diskriminasi ini merusak kredibilitas federasi dan menjadikan kontes ini sebagai alat politik, bukan jembatan antarbangsa,” demikian pernyataan para aktivis.

Harapan dari Media Sosial

Seruan rakyat terus bergema di berbagai platform media sosial. Para aktivis mendesak publik untuk tidak menonton siaran langsung maupun memberikan suara kepada peserta mana pun. Tujuannya adalah untuk menekan jumlah penonton dan memengaruhi sponsor komersial yang selama ini mendukung Eurovision.

Para penyelenggara kampanye berharap bahwa edisi tahun ini akan menjadi titik balik dalam sejarah Eurovision. Mereka ingin memaksa kompetisi tersebut untuk benar-benar menghormati hak asasi manusia dan mematuhi hukum internasional, bukan sekadar menjadikannya slogan kosong di atas panggung. []

Mi’raj News Agency (MINA)