Status Tanggap Darurat Sumbar Berpeluang Diperpanjang, Penanganan Bencana Masih Berlangsung

Padang, MINA – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyatakan status tanggap darurat bencana alam di wilayah tersebut berpotensi besar diperpanjang. Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, mengingat proses penanganan di sejumlah daerah belum sepenuhnya selesai.

“Pekerjaan tanggap darurat kita masih ada dan belum selesai. Sudah pasti akan diperpanjang karena penyelesaiannya memang belum tuntas,” ujar Mahyeldi saat berada di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Sumbar di Kantor Gubernur Sumbar, Ahad (7/12).

Mahyeldi menjelaskan, Pemprov Sumbar saat ini masih menunggu laporan terkini dari seluruh kabupaten dan kota sebagai bahan pertimbangan sebelum menetapkan perpanjangan status tanggap darurat yang akan diputuskan pada 8 Desember 2025. Laporan tersebut sedang dipersiapkan oleh Sekretaris Daerah bersama tim terkait.

Menurut Mahyeldi, beberapa daerah seperti Kota Solok, Kota Payakumbuh, dan Bukittinggi mulai menunjukkan kondisi stabil dan tidak lagi membutuhkan status darurat. Namun, sejumlah wilayah lain seperti Kabupaten Agam, Kota Pariaman, dan Pesisir Selatan masih memerlukan penanganan intensif.

Ia menyebutkan, sejumlah akses jalan dan jembatan hingga kini masih terputus, sehingga distribusi bantuan belum sepenuhnya berjalan normal. Pemprov juga terus menambah ketersediaan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, perlengkapan tidur, serta bantuan khusus bagi ibu hamil dan balita.

“Kebutuhan makanan tetap kita distribusikan. Untuk air minum, kami sudah kirimkan tendon dan mengupayakan penyambungan kembali jaringan distribusi. Akses yang terputus bertahap kita buka,” jelasnya.

Jumlah pengungsi saat ini masih mencapai sekitar 20 ribu orang. Warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat diarahkan untuk menempati tenda pengungsian atau hunian sementara sambil menunggu hasil penilaian kelayakan lokasi tempat tinggal.

“Jika rumah tidak lagi layak huni dan warga memiliki tanah, pemerintah akan membantu pembangunan. Jika tidak punya tanah, akan dicarikan lokasi alternatif,” kata Mahyeldi.

Pemprov Sumbar juga menerima bantuan dari berbagai pihak, termasuk Provinsi Riau, Jambi, pemerintah kabupaten/kota tetangga, serta TNI, Polri, Basarnas, dan para relawan. Mahyeldi menekankan pentingnya koordinasi agar distribusi bantuan tidak menghambat proses evakuasi dan pembersihan material di lapangan.

Ia juga menegaskan, bencana ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak. Pemerintah saat ini tengah memetakan wilayah rawan bencana, khususnya daerah perbukitan yang masih menunjukkan retakan tanah dan potensi longsor.

Mahyeldi mengimbau para kepala daerah untuk memperkuat koordinasi dengan Forkopimda serta memastikan seluruh posko berjalan efektif. Masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan juga diminta melalui posko resmi agar distribusi lebih merata dan tertib.[]

Mi’raj News Agency (MINA)