Tujuh Prioritas Pemerintah Tangani Musibah Sulteng

Jakarta, MINA – Pemerintah memprioritaskan tujuh penanganan dampak dari bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi, seperti di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Parigi Montoung.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB 9) bertema “Bersatu untuk Sulteng” di Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (2/10).

Prioritas pertama, menurut Sutopo, adalah melanjutkan evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban. Yakni, sambung dia, dengan mengerahkan 16 unit alat berat, menambah personel SAR, baik dari TNI, Polri, Basarnar, maupun Kementerian ESDM.

Sutopo menjelaskan, saat ini sudah ada total 6.399 personel yang terdiri dari 3.169 TNI, 2.033 Polri, 111 relawan, dan 1.086 K/L dan pemda. “Sementara, juga telah ada dua KRI, tiga helikopter, dan lima pesawat yang akan terus ditambahkan lagi,” tuturnya.

Sedangkan alat berat, menurut Sutopo, akan didatangkan dari Mamuju, Gorontalo, Poso, dan Balikpapan.

Prioritas kedua, Sutopo mengatakan, adalah terkait penanganan medis dan korban meninggal. Dalam hal ini, sambung dia, telah didirikan rumah sakit lapangan, dan bantuan tenaga medis serta obat-obatan pun terus berdatangan.

“Selain itu, juga telah dimakamkan 153 jenazah yang terlebih dahulu sudah dilakukan proses identifikasi dengan memfoto wajah dan menerakan ciri-ciri khususnya. Secara rinci, sebanyak 114 jenazah dimakamkan di TPU Pabaya, 35 di Pentoloan, dua di Petobo, dan 2 di Jl Ongko Malino,” katanya.

Terkait itu, Sutopo juga menjelaskan, telah disiapkan 15 truk dan 1.000 kantong mayat. Prioritas penanganan ketiga adalah percepatan pemulihan jaringan listrik.

“Kini, dua dari tujuh gardu induk (GI) telah opersasi, yakni GI Poso dan GI Pamona. Selanjutnya, dua GI telah dicek dan aman dalam pososo standby menunggu kesiapan transmisi, yaitu GI Silae dan GI Pasangkayu. Sedangkan, tiga GI yang berada dalam proses pemulihan adalah GI Sidera, GI Talise, dan GI Parigi,” katanya.

Sutopo melanjutkan, sebanyak 371 personel PLN masih memperbaiki GI dan jaringan listrik di wilayah Sulawesi. terkait perbaikan tersebut, sambung dia, 12 alat berat (crane) sudah di lokasi dan 30 genset mobile sudah terkirim dan beroperasi dari rencana total 162 unit.

Prioritas keempat, menurut Sutopo, adalah percepatan pasokan BBM. Dimana, kata dia, pasokan BBM dilakukan dari terminal BBM di Poso, Moutong, Toli-Toli, dan Pare-Pare.

“Pagi ini, 10 tanki BBM dari Pare-Pare telah tiba di Kota Palu. Sedangkan 1 mobil tanki avtur diarahkan ke Bandara Palu. Konvoi BBM itu terus berdatangan dengan pengawalan dari TNI/Polri,” ujarnya.

Bersamaan dengan itu, Sutopo mengungkapkan, masih dalam perjalanan mobil tanki BBM menuju Palu dan Donggala. “Pertamina juga telah menerbangkan 4.000 liter solar dengan pesawat,” ujarnya.

Prioritas kelima, menurut Sutopo, terkait distribusi logistik dan makanan bagi pengungi. Selain bantuan logistik yang mulai berdatangan dengan diangkut Herkules TNI-AU dan jalur darat, bantuan juga dikirimkan dengan menggunakan pesawat kargo ke Makassar, dilanjutkan melalui kapal.

“Logistik yang berada di Gudang Bandara Palu juga sudah mulai didistribusikan ke pengungsi. Dan bantuan yang dikirimkan via darat mendapat pengawalan langsung oleh Polri dari Pasang Kayu,” katanya.

Saat ini, Pelabuhan Pantoloan digunakan sebagai terminal penumpang dan guding logistik, dengan dilakukan penjagaan khusus oleh Polri dan Marinir. Terkait makanan juga, sudah didirikan tujuh dapur umum.

Prioritas keenam, yakni percepatan jaringan komunikasi. Sebanyak tiga operator (Telkomsel, Indosat, XL) sudah beroperasi hingga 49 persen di wilayah Sulteng. Sedangkan untuk Telkomsel (2G) di wilayah Palu (19 persen), Donggala (25 persen), Luwuk (96 persen), Poso (89 persen) dan Toli (74 persen).

“Telkomsel (3G dan 4G) untuk wilayah Palu (15 persen), Donggala (13 persen), Luwuk (65 persen), Poso (93 persen) dan Toli (55 persen). Telkomsel untuk wilayah Palu (100 persen), Tawili (0 persen), Donggala (100 persen), Pasangkayu (100 persen). Selain itu sebanyak 1.728 BTS juga sudah berfungsi di Sulawesi Tengah,” katanya.

Prioritas ketujuh adalah penanganan dampak gempa yang terkait dengan koordinasi penerimaan bantuan asing. Sutopo menjelaskan, Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan akan melakukan koordinasi terkait bantuan luar negeri untuk gempa Sulawesi.

Sutopo menekankan, saat ini hanya membutuhkan enam jenis bantuan, yakni air transportation, tent water treatment, generator, field hospital, dan fogging. Dan sejauh ini, sudah ada 26 negara dan dua organisasi internasional yang menawarkan bantuan.

Kendati demikian, Sutopo menegaskan, ada sejumlah mekanisme yang ditempuh terkait penerimaan bantuan. Yakni, di antaranya, bantuan harus disampaikan secara tertulis. Lalu, kata dia, semua bantuan akan dikoordinasikan dengan K/L terkait untuk kemudian ditindaklanjuti.

Selain itu, Sutopo mengatakan, semua bantuan harus self supporting dan sebisa mungkin tidak membebani tuan rumah. Dan dalam hal ini, dia menekankan, prioritas dari semua bantuan adalah air transportation yakni pesawat angkut jenis herkules C-130.

“Ini adalah hal yang wajar bahwa kami menerima bantuan internasional. Kami bukan meminta dan itupun ada syaratnya. Yakni, sesuai enam kebutuhan tadi. Jadi tidak semua negara diterima. Mekanisme pemberian bantuan sendiri sesuai dengan PP 23/2018 tentang Mekanisme Bantuan Internasional,” katanya. (L/R06/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)