Unek-Unek Bupati Lombok Utara Soal Bantuan Korban Gempa

Jakarta, MINA – Sebulan berlalu paska dua gempa berkekuatan besar mengguncang wilayah Lombok. Sampai hari ini, penanganan terhadap puluhan ribu korban terdampak masih terus dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun lembaga-lembaga kemanusiaan milik swasta.

Meski pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan ke sejumlah wilayah terdampak, namun dalam catatan Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, penanganan korban bencana yang dilakukan pemerintah masih belum merata, terkesan pilah-pilih.

Hal itu disampaikan Najmul saat menghadiri diskusi yang diselenggarakan oleh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) bertema “Membangun Komitmen Percepatan Bantuan dan Rehabilitasi Bencana Gempa Lombok” di Gedung KAHMI Center, Jakarta, Jumat (14/9).

“Kami bersyukur Menteri Pendidikan sudah datang yang kemudian memberikan bantuan kepada guru-guru kita yaitu yang di bawah Kemendikbud memberikan dana stimulan sebesar Rp. 12 juta per orang bagi guru yang non PNS dan Rp. 10 juta bagi guru yang PNS,” kata Najmul mengawali diskusinya.

Namun, kata Najmul, ada beberapa hal yang menjadi catatan. Pertama soal substansi yang sebetulnya yang paling kuat untuk dilakukan normalisasi sekolah itu adalah pembentukan tenda atau kelas-kelas darurat.

“Kalau kita menggunakan logika, saat ini kita membutuhkan sekitar 1.700 kelas darurat. Saya beberapa kali bersama Presiden, ada Menteri PUPR juga, itu berulang kali Presiden menyampaikan kepada Menteri PUPR, tolong perbaikan sekolah ini dipercepat,” katanya.

Tapi sampai hari ini, Najmul mengaku belum melihat adanya kerja nyata yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Ia menegaskan, hampir seluruh tenda atau kelas darurat itu dibuat oleh relawan-relawan dari lembaga-lembaga kemanusiaan yang datang dari sejumlah wilayah.

“Ini mohon maaf mungkin menjadi catatan, kelas-kelas darurat kita justru banyak dikerjakan oleh relawan-relawan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, peran Kementerian PUPR tentu sangat besar di Lombok Utara. Tapi kelas-kelas darurat yang ada saat ini banyak, hampir seluruhnya bukan dari kementerian. Mungkin ada, tapi datanya tidak masuk ke kami,” ucapnya.

Najmul kemudian menyampaikan catatan kedua yakni soal pemberian dana santunan kepada guru. Ia mengaku banyak mendapatkan pesan WhatsApp (WA) dari kepala sekolah hingga petugas administrasi perihal keluhan dari guru-guru yang ada di pesantren-pesantren.

“Antara lain bunyi WA-nya adalah, ini adalah trauma kedua bagi kami. Karena apa? Karena di antara ribuan guru itu yang mendapatkan bantuan hanya guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah umum,” ujarnya.

Padahal, kata Najmul, di Lombok jumlah santri lebih besar daripada jumlah siswa. Ini perlu mendapat perhatian bahwa pemberian bantuan kepada guru itu disyukuri, tetapi perlu juga perhatian kepada sekolah-sekolah yang berasal dari swasta dan pondok pesantren.

“Ini sudah saya sampaikan kepada Mendikbud, mohon pak, saya sadar bahwa pondok pesantren ini di luar koordinasinya bapak, tetapi atas nama kemanusiaan, atas nama pendidikan, boleh ada madrasah swasta tapi nggak ada anak swasta, semua adalah anak negeri yang patut mendapat perhatian yang sama,” katanya menambahkan.

Catatan Najmul selanjutnya adalah soal belum pernah hadirnya Menteri Agama (Menag) di Lombok. Padahal, kata Najmul, fasilitas-fasilitas keagamaan kemudian fasilitas pendidikan agama itu diserahkan kepada Kementerian Agama berkoordinasi dengan kementerian terkait, merujuk Peraturan Presiden (Perpres) No. 83 Tahun 2015. (L/R06/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)