15 Negara Bagian AS Gugat Pemerintahan Trump soal Kebijakan Vaksin Anak

Washington DC, MINA – Sebanyak 15 negara bagian di Amerika Serikat (AS) mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump atas kebijakan baru terkait rekomendasi vaksin anak, yang dianggap merongrong praktik kesehatan berbasis bukti ilmiah dan berpotensi membahayakan generasi muda.

Gugatan ini dipimpin oleh Jaksa Agung dari California dan Arizona di pengadilan federal, Selasa (24/2). Media 14News melaporkan.

Koalisi negara bagian tersebut menyoroti keputusan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS (HHS) yang dipimpin oleh Sekretaris Robert F. Kennedy Jr. untuk menghapus rekomendasi universal vaksin terhadap sejumlah penyakit umum anak, termasuk influenza, infeksi saluran pernapasan RSV, rotavirus, hepatitis A dan B, serta beberapa bentuk meningitis.

Perubahan itu sekarang memberi rekomendasi hanya bagi kelompok anak berisiko tinggi atau berdasarkan shared decision-making antara dokter dan orang tua.

Para penggugat menilai kebijakan baru tersebut sebagai langkah mundur dari lebih dari satu dekade pedoman kesehatan publik yang telah terbukti menurunkan angka sakit dan kematian anak akibat penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi standar.

“Ini bukan hanya soal perbedaan pandangan; ini soal keselamatan anak-anak kita,” ucap Jaksa Agung California yang menjadi salah satu perwakilan negara bagian dalam gugatan ini.

Pemerintah negara bagian menyatakan kebijakan tersebut tidak hanya melanggar standar medis yang diterima secara luas, tetapi juga menciptakan beban tambahan bagi sistem kesehatan negara bagian yang harus menyiapkan respons lanjutan jika terjadi lonjakan kasus penyakit yang sebelumnya telah terkendali.

Gugatan ini pun menamai CDC (Centers for Disease Control and Prevention) serta HHS sebagai tergugat bersama pemerintahan Trump.

Respons dari pemerintahan federal hingga kini terbatas, dengan pejabat HHS menyatakan perubahan kebijakan dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas pada tenaga kesehatan dan menyesuaikan praktik di AS dengan sebagian standar negara lain.

Namun kritik terus mengalir dari kalangan medis dan pejabat negara bagian yang menilai langkah ini berisiko melemahkan kepercayaan publik terhadap imunisasi.

Gugatan ini menambah daftar konflik hukum antara negara bagian, khususnya yang dipimpin Demokrat, dan pemerintahan Trump terkait sejumlah kebijakan besar seperti lingkungan, energi, dan layanan publik.

Hal itu mencerminkan ketegangan federal-negara bagian dalam sistem pemerintahan AS di tengah pergeseran agenda politik dan kesehatan nasional.

Amerika Serikat menganut prinsip pembagian wewenang antara pemerintah federal dan negara bagian, termasuk dalam kebijakan kesehatan publik.

Selama bertahun-tahun, jadwal imunisasi anak ditetapkan berdasarkan rekomendasi ilmiah yang berfokus pada pencegahan penyakit menular sejak dini.

Kebijakan vaksin sebelumnya yang direkomendasikan secara universal telah dianggap sebagai salah satu faktor utama dalam menekan penyakit berbahaya pada anak.

Perubahan baru oleh CDC, yang kini mengarah ke pendekatan rekomendasi terbatas, memicu kekhawatiran bahwa hal tersebut akan membuka celah bagi potensi meningkatnya kasus penyakit yang sebelumnya terkontrol. []

Mi’raj News Agency (MINA)