Sekolah Terdampak Banjir di Sumatra Kembali Beroperasi 85 Persen

Banda Aceh, MINA – Pemerintah memastikan layanan pendidikan di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mulai berangsur pulih.

Pada Selasa (30/12), sebanyak 85 persen sekolah terdampak bencana di tiga provinsi tersebut telah kembali beroperasi, meskipun sebagian masih menjalankan pembelajaran darurat akibat kerusakan bangunan sekolah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, total sekolah terdampak bencana di tiga provinsi itu mencapai 4.149 sekolah. Rinciannya, sebanyak 2.756 sekolah berada di Aceh, 443 sekolah di Sumatra Barat, dan 950 sekolah di Sumatra Utara.

“Sekolah yang sudah dapat kembali beroperasi di Aceh mencapai 81 persen, di Sumatra Barat 86 persen, dan di Sumatra Utara sudah 95 persen,” ujar Abdul Mu’ti dalam Konferensi Pers Update Penanganan Bencana Banjir dan Longsor, Selasa.

Ia menjelaskan, pemerintah mencatat terdapat 54 sekolah yang mengalami kerusakan sangat berat hingga rusak total, sehingga belum memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di gedung sekolah. Untuk memastikan hak belajar peserta didik tetap terpenuhi, Kementerian telah menyiapkan 54 tenda darurat yang tersebar di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

Selain itu, masih terdapat 587 sekolah yang berada dalam tahap pembersihan, terutama di wilayah Aceh, akibat dampak banjir yang cukup parah dan membutuhkan waktu pemulihan lebih lama.

Mendikdasmen menegaskan bahwa kegiatan pembelajaran bagi peserta didik terdampak bencana akan kembali dimulai pada 5 Januari 2026 dengan pendekatan yang fleksibel dan adaptif sesuai kondisi darurat. “Anak-anak tetap bisa belajar tanpa seragam, tanpa sepatu, dan dengan kurikulum yang disesuaikan dengan situasi kebencanaan,” katanya.

Pemerintah, lanjut Abdul Mu’ti, telah menyiapkan tiga skenario pembelajaran. Pertama, fase tanggap darurat selama 0–3 bulan dengan penyederhanaan kurikulum yang menitikberatkan pada kompetensi esensial seperti literasi, numerasi, kesehatan, dan keselamatan. Kedua, fase transisi pemulihan selama 3–12 bulan melalui kurikulum adaptif berbasis krisis, pembelajaran fleksibel, serta asesmen sederhana berbasis portofolio. Ketiga, fase pemulihan lanjutan selama 1–3 tahun melalui pembangunan sekolah baru, integrasi pendidikan kebencanaan, serta penguatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.

Untuk mendukung pemulihan sektor pendidikan, Kementerian juga menyalurkan berbagai bantuan, di antaranya 27.000 paket perlengkapan sekolah bagi siswa terdampak, 147 tenda pendidikan dan 160 ruang kelas darurat, serta 212.000 eksemplar buku pelajaran. Pemerintah turut menyalurkan dana operasional pendidikan darurat dan dukungan psikososial bagi sekolah dan peserta didik.

Selain itu, bantuan langsung juga diberikan kepada 16.467 guru terdampak bencana dengan total nilai mencapai Rp32,9 miliar yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan pemulihan pendidikan berjalan seiring dengan pemulihan wilayah terdampak bencana, sehingga hak belajar anak-anak tetap terjamin meskipun berada dalam situasi darurat. []

Mi’raj News Agency (MINA)