Paris, MINA – Pemerintah Prancis mengerahkan sekitar 70.000 personel kepolisian dan gendarmerie (polisi militer) untuk mengamankan aksi unjuk rasa lanjutan di berbagai wilayah negara itu, Sabtu (24/10).
Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers pada Jumat (23/10). Euronews melaporkan.
Nunez menyebut pengamanan juga melibatkan personel militer serta unit elite kepolisian dan gendarmerie. Sebagian besar petugas tidak ditempatkan langsung di lokasi demonstrasi, melainkan menjaga gedung-gedung penting dan menjalankan tugas pendukung lainnya.
Aparat juga menyiapkan helikopter, pesawat nirawak (drone), kendaraan lapis baja, dan meriam air.
Baca Juga: Hakim Prancis Selidiki Aduan Kejahatan Perang Tentara Israel di Lebanon
Gelombang protes bermula pada pertengahan September 2026, ketika pelajar SMA dan mahasiswa turun ke jalan di pinggiran Paris menuntut perbaikan sistem pendidikan dan kondisi sekolah.
Aksi itu kemudian meluas setelah bergabungnya warga yang kecewa dengan kenaikan harga. Sejumlah laporan menyebut petani, aktivis iklim, dan serikat pekerja turut terlibat dengan isu biaya hidup, harga bahan bakar, dan layanan publik.
Aksi terbesar terjadi pada Sabtu (17/10) ini dengan sekitar 550.000 peserta menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis.
Aparat menggunakan gas air mata, granat setrum, dan meriam air menghadapi demonstran. Kericuhan dilaporkan meluas ke sejumlah kota, termasuk Marseille, dan hampir 2.400 orang ditahan selama akhir pekan tersebut.
Baca Juga: Wapres AS: Perundingan dengan Iran Ada Kemajuan, Tapi Belum Deal
Menjelang aksi lanjutan, Marseille melarang seluruh demonstrasi pada 24 Oktober dan sejumlah museum besar di Paris, termasuk Louvre, Orsay, dan Picasso, menyatakan tutup. Koordinasi gerakan rompi kuning disebut telah menjadwalkan puluhan aksi di berbagai daerah pada hari yang sama. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: PBB: 300.000 Warga Yaman Mengungsi, Taiz Terisolasi
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport