Aliansi Mahasiswa Muslim Tanggapi Pernyataan Presiden Terkait Aksi Damai 4 November

Jakarta, 6 Safar 1438/6 November 2016 (MINA) – Aliansi Mahasiswa Muslim (AMM) mengadakan Konferensi Pers bertajuk “Duka Cita Demokrasi-Demokrasi Yang Telah Mati” di Gedung Pusat Muhammadiyah Jakarta, Sabtu (5/11) malam.

Konferensi pers tersebut dilakukan paska berakhirnya Aksi Damai 4 November Menuntut Keadilan Hukum terkait kasus dugaan penistaan agama yang diadakan pada Jumat lalu.

Konferensi tersebut dihadiri perwakilan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) serta beberapa organisasi mahasiswa lainnya.

Dari siaran pers yang diterima, AMM berpandangan bahwa Presiden Joko Widodo tidak tegas dan tidak menunjukkan pembelaannya terhadap umat, ketika para rakyat Indonesia, ulama, habib, dan umat Islam menyatakan aspirasinya dan berkeinginan bertemu dengan Presiden untuk meminta langsung jaminan hukum darinya, namun ia meninggalkan Istana demi meninjau proyek.

Selain itu, AMM menganggap pernyataan presiden terkait Aksi Damai 4 November lalu yang dianggap ditunggangi oleh aktor-aktor politik adalah menyakiti hati masyarakat karena tidak etis, provokatif dan tidak bisa diterima.

Berikut point pernyataan sikap AMM yang disepakati oleh Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Taufan Putra Revolusi dan Ketua Umum PP Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kartika Nur Rakhman:

1. Tuntut Presiden Jokowi bertanggung jawab dan meminta maaf kepada seluruh umat Islam atas pidato yang disampaikan.

2. Mendesak pemerintah agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Termasuk pada kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Dan kami akan mengawal proses hukum tersebut dengan memberi ultimatum 3X24 jam menjadi tersangka, jika tidak maka ini akan menjadi awal gerakan kami.
Baca Juga: Menhan: 25 Nakes TNI akan Diberangkatkan ke Gaza, Jalankan Misi Kemanusiaan

3. Wujudkan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan politik, menuju negara berdaulat.

a. Laksanakan pasal 33 UUD 1945 secara konsekuen, hapuskan UU yang berbau liberal

b. Renegosisasi kontrak karya, usir Freeport dari bumi Indonesia,

c. Minimalisir impor dan bangun industri nasional.
Baca Juga: BMKG: Waspada Gelombang Tinggi di Sejumlah Perairan Indonesia

Menginstruksikan kepada seluruh kader IMM dan KAMMI di seluruh Indonesia, serta menghimbau kepada seluruh mahasiswa se-Indonesia, untuk turun kejalan, di depan kampus, di depan kantor DPR, teriakkan suara kebenaran.

Sabtu, 5 November 2016