Amnesty Internasional : Israel Suplai Persenjataan Militer Myanmar

ROHINGYA-3.jpg" alt="" width="620" height="330" /> Desa warga Rohingya dibakar militer Myanmar. (Foto: Arakan Times)

Jakarta, (MINA) – Beberapa negara disebut telah melatih militer Myanmar dan menyuplai persenjataannya,. salah satunya disebut Israel, di samping negara lain seperti Australia dan Rusia.

Hal itu disampaikan Amnesty Internasional dalam sebuah pernyataan kepada MINA, Sabtu (9/9).

Di samping itu, Amerika Serikat juga  sedang memperluas kerjasama militer dengan militer Myanmar melalui pelatihan dan loka karya.

Baca Juga: Presiden Korea Selatan Selamat dari Pemakzulan

“Beberapa pemerintah di dunia yang masih melanjutkan melatih atau menjual senjata ke Myanmar. Mereka menyokong sebuah angkatan bersenjata yang melakukan kekerasan terhadap kelompok Rohingya yang bisa dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan. Hal ini harus dihentikan dan negara-negara lain yang benrencana melakukan hal yang sama harus merubah rencana tersebut,” ujar Direktur Respons Krisis Amnesty International, Tirana Hassan, dari perbatasan Myanmar-Bangladesh.

Awal pekan ini, juru bicara Penasehat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi, yang merupakan pemimpin negara tersebut, membantah pemberitaan media yang menuduh militer menanam ranjau.

“Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa ranjau tersebut tidak ditanam oleh para terroris?,” dalih Suu Kyi.

Beberapa hari kemudian, Sekertaris Kementerian Luar Negari Bangladesh, Shahidul Haque, mengkonfirmasi kepada kantor berita Reuters bahwa Dhaka telah mengirimkan protes resmi kepada Pemerintah Myanmar karena telah menanam ranjau di daerah perbatasan.

Baca Juga: Jumat Pagi Sinagog Yahudi di Meulbourne Terbakar

“Otoritas Myanmar harus berhenti mengelak. Semua bukti menunjukkan bahwa militerlah yang menanamkan ranjau tersebut. Ini tidak hanya melanggar hukum tapi juga membantai warga sipil,” kata Tirana.

“Apa yang ada di depan mata saat ini bisa digambarkan sebagai penusnahan etnis yang dimana Rohingya menjadi target karena etnisitas dan agamanya. Dalam istilah hukum, ini adalah kejahatan kemanusiaan dalam bentuk pembunuhan dan deportasi atau pengusiran secara paksa,” ungkap Tirana.

“Pemerintah Myanmar harus menghentikan kekerasan ini dan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya. Myanmar juga harus memberikan akses penuh untuk organisasi kemanusiaan termasuk tim penjinak ranjau untuk masuk ke Rakhine,” tambah Kirana.(R/RE1/P1)

Baca Juga: Taliban Larang Pendidikan Medis Bagi Perempuan, Dunia Mengecam

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)