Washington D.C., MINA — Sejumlah anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Demokrat menuduh Departemen Kehakiman AS (Department of Justice/DOJ) sengaja menahan dan tidak mengungkapkan beberapa dokumen penting dalam berkas kasus Jeffrey Epstein yang disebut-sebut terkait dengan Presiden Donald Trump.
Tuduhan tersebut dilontarkan dalam sidang dan pernyataan publik di Capitol Hill pada Selasa (24/2). KATCnews melaporkan.
Dalam pernyataannya, Rep. Robert Garcia, anggota DPR California yang menjadi ranking Demokrat di Komite Pengawasan dan Reformasi Pemerintahan, mengatakan bahwa dokumen yang ditahan mencakup wawancara FBI dengan seorang korban yang menuduh Trump melakukan pelecehan seksual saat korban masih di bawah umur.
Garcia menyatakan bahwa dokumen itu tercatat dalam log bukti DOJ namun tidak diserahkan kepada publik saat dokumen Epstein dirilis.
Baca Juga: Wabah Pes Mengintai Rusia, WHO Ungkap Data Global
Pernyataan keras Garcia memicu peningkatan tekanan politik terhadap jaksa agung dan pejabat DOJ lainnya untuk menjelaskan mengapa beberapa berkas tidak dibuka secara penuh.
Menurut Garcia, hal ini bisa berpotensi melanggar Epstein Files Transparency Act — undang-undang yang mengharuskan pemerintah AS mengungkapkan materi terkait kasus Epstein secara transparan kepada publik kecuali ada alasan hukum yang jelas untuk menahannya.
Sebagai tanggapan, DOJ dan Gedung Putih membantah tudingan tersebut. Juru bicara DOJ mengatakan bahwa dokumen yang sementara ditangguhkan hanya berkaitan dengan kebutuhan redaksi untuk melindungi identitas korban atau informasi yang sensitif, dan bahwa semua berkas yang “responif” terhadap permintaan hukum telah dipublikasikan sesuai aturan.
Gedung Putih meminta kritik itu dihentikan dengan menyebutnya sebagai upaya politisasi isu.
Baca Juga: Inggris Ancam Usir 27 Diplomat Israel Gegara Konsulat Yerusalem
Isu ini meluas di tengah gelombang kontroversi yang berkembang di Kongres AS seputar dokumen-dokumen asal Jeffrey Epstein.
Baru-baru ini, mayoritas dokumen tersebut telah dibuka ke publik senilai sekitar 3,5 juta halaman setelah pengesahan Epstein Files Transparency Act, namun banyak halaman masih dalam bentuk redaksi atau belum terungkap sepenuhnya, termasuk materi yang dimaksud para anggota DPR.
Kasus ini dipandang sebagai bagian dari dinamika politik domestik AS yang lebih luas, di mana konflik antara anggota DPR Demokrat yang menuntut keterbukaan penuh dan pihak eksekutif yang berpegang pada alasan hukum terus memanas.
Tuduhan penahanan dokumen yang berkaitan dengan nama tokoh kenegaraan seperti Trump juga meningkatkan sorotan publik terhadap Epstein files — kumpulan dokumen besar seputar kasus Jeffrey Epstein yang mencakup investigasi terhadap jaringan perdagangan manusia dan pelecehan seksual anak yang melibatkan figur-figur berpengaruh. []
Baca Juga: EPAL Catat 68.000 Lebih Aksi Pro-Palestina di Eropa dalam Tiga Tahun
Mi’raj News Agency (MINA)
















Mina Indonesia
Mina Arabic